Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, menegaskan bahwa pengawasan di lingkup Pemerintah Provinsi Jatim belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan minimnya dukungan anggaran bagi Inspektorat Jatim yang menjadi ujung tombak pengawasan.
Pernyataan itu ia sampaikan usai rapat kerja Komisi A dengan mitra, salah satunya Inspektorat Jatim, pada Rabu (1/10).
“Komitmen Komisi A adalah memastikan pengawasan di lingkup Jatim bisa berjalan maksimal. Artinya peran Inspektorat harus dimaksimalkan sebagai langkah antisipasi agar Pemprov Jatim berjalan baik dan tidak ada temuan penyelewengan,” ujar legislator PKS itu.
Namun, Agus menilai alokasi anggaran saat ini jauh dari kebutuhan ideal. Dengan APBD Jatim di atas Rp10 triliun, seharusnya minimal 0,30% dialokasikan untuk fungsi pengawasan. Faktanya, Inspektorat Jatim baru menerima sekitar 0,10%.
“Ini sangat rendah. Harapan kita ada tambahan anggaran untuk Inspektorat supaya proses pengawasan bisa lebih baik,” tegasnya.
Ia menambahkan, Inspektorat kini juga mendapat tugas tambahan dari pemerintah pusat, yakni mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP). Dengan mandat baru ini, kebutuhan penguatan anggaran semakin mendesak.
“Apalagi dengan tambahan poin pengawasan tersebut, support anggaran harus ditingkatkan. Bahkan 0,30% itu sebenarnya angka minimal. Kalau masih 0,10% jelas tidak cukup,” kata Agus.
Komisi A DPRD Jatim, lanjut Agus, akan terus mendorong peningkatan anggaran Inspektorat agar fungsi pengawasan berjalan optimal, sehingga program-program Pemprov Jatim bisa terlaksana dengan akuntabel dan terhindar dari penyelewengan.{}
