Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Malang terus menurun dalam dua tahun terakhir, namun angkanya masih terbilang tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang mencatat pada 2024 terdapat 5,13 persen atau sekitar 80.950 orang yang masih berstatus menganggur.
Menanggapi data tersebut, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menilai penurunan TPT ini harus menjadi dorongan bagi semua pihak untuk mempercepat kolaborasi dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
“Menurut data BPS, jumlah angkatan kerja di Jawa Timur menembus 2,19 juta orang. Dari angka itu, 1,5 juta sudah bekerja dan 80 ribu masih menganggur. Ini fenomena yang perlu disikapi bersama,” ujar Anggota DPRD Jawa Timur dari dapil Malang Raya ini.
Puguh mendorong agar Pemerintah Kabupaten Malang memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan seluruh program penurunan pengangguran yang sudah berjalan.
“Balai Latihan Kerja (BLK) di Malang harus dimaksimalkan. Warga yang masuk usia kerja harus dilatih, ditingkatkan kapasitas serta kompetensinya agar siap masuk ke dunia kerja,” tegasnya.
Puguh juga menyoroti besarnya peluang kerja di luar negeri yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh warga Kabupaten Malang.
“Potensi kerja di luar negeri hari ini sangat luas. Pemkab harus menyiapkan masyarakat yang berminat, melatih mereka, meningkatkan kompetensi, serta memfasilitasi agar bisa bekerja secara aman, nyaman, dan sesuai aturan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya regulasi dan kepastian hukum bagi calon pekerja migran untuk mencegah kasus pekerja ilegal.
Selain peningkatan kompetensi, Puguh menilai penurunan TPT juga sangat bergantung pada iklim investasi dan industri di Kabupaten Malang.
“Wilayah Malang sangat luas dan punya resources luar biasa di sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga perindustrian. Jika peluang investasi dibuka seluas-luasnya, industri akan tumbuh, dan otomatis peluang kerja bagi masyarakat meningkat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa semakin baik hubungan antara pemerintah, industri, dan masyarakat, maka semakin besar pula peluang terbentuknya lapangan kerja baru.
“Dengan adanya kepastian hukum dan regulasi yang jelas, industri akan lebih percaya untuk berinvestasi. Dampaknya langsung: pengangguran turun, ekonomi masyarakat naik.”{}
