Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan jumlah pemudik Lebaran 2025 turun hingga 24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini berkaitan erat dengan keterbatasan dana masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan isu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub bersama akademisi memproyeksikan jumlah pemudik tahun ini mencapai 146,48 juta orang atau sekitar 52 persen dari penduduk Indonesia. Angka tersebut turun drastis dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik.
Jika 46,5 juta orang batal mudik dan rata-rata pemudik mengeluarkan Rp2 juta hingga Rp5 juta selama perjalanan, maka potensi kontraksi peredaran uang bisa mencapai Rp93 triliun hingga Rp232 triliun.
Dampak ini tidak hanya dirasakan secara langsung, tetapi juga berpengaruh terhadap efek multiplier dari belanja Lebaran, seperti pendapatan pekerja logistik dan permintaan bahan baku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyatakan bahwa situasi ini akan berdampak besar pada sektor informal, termasuk pedagang kaki lima di terminal dan pasar tradisional di daerah tujuan mudik.
“Menurunnya angka pemudik pada Lebaran tahun ini tentu menjadi kabar buruk bagi gairah ekonomi lokal, pegiat UMKM, pariwisata, dan sektor lainnya yang menggantungkan harapan pada momentum mudik. Bisa dipastikan pergerakan ekonomi di daerah tujuan mudik akan berkurang,” ujar Sekretaris Fraksi PKS Jatim itu.
Ia menekankan bahwa Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan banyak daerah tujuan mudik, akan merasakan dampak penurunan jumlah pemudik ini.
“Terlebih, Jawa Timur yang kabupaten/kotanya menjadi tujuan utama pemudik tentu akan menghadapi ancaman terhadap gairah ekonomi lokal selama libur Lebaran,” tambahnya.
Puguh juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah kabupaten/kota untuk mengambil langkah strategis guna menyikapi kondisi ini. Menurutnya, rekayasa kebijakan dan inovasi regulasi sangat diperlukan agar dampak ekonomi dari Lebaran tetap terjaga meskipun jumlah pemudik berkurang.
“Sangat bagus jika Pemprov dan Pemkab melakukan manuver inovatif untuk memastikan momen Lebaran tetap memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, meskipun jumlah pemudik menurun,” tegas legislator PKS itu.{}
