Komisi E DPRD Jawa Timur melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Magetan pada Kamis (11/9/2025). Kunjungan tersebut diikuti oleh rombongan Komisi E, termasuk Anggota DPRD Jatim sekaligus Sekretaris Fraksi PKS, Dr. Puguh Wiji Pamungkas.
UPT PSTW Magetan merupakan salah satu unit pelayanan milik Pemprov Jawa Timur yang menampung dan merawat lansia terlantar. Layanan ini menjangkau wilayah Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Ponorogo dengan daya tampung mencapai 145 orang.
“Penerima manfaat di sini umumnya adalah lansia berusia di atas 60 tahun yang terlantar karena tidak memiliki keluarga atau kondisi ekonomi yang serba terbatas. Mereka masuk melalui rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan berbagai latar belakang,” jelas Sekretaris Fraksi PKS Jatim itu.
Ia menegaskan, DPRD Jatim berkomitmen mendukung penuh keberadaan UPT PSTW, baik dari sisi kebijakan maupun alokasi anggaran, agar para lansia tetap memperoleh hak-hak dasar mereka.
“DPRD Jatim terus berupaya memberikan dukungan kebijakan dan anggaran kepada UPT PSTW sebagai wujud perhatian pada hak-hak lansia di Jawa Timur. Lansia memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, maka negara wajib menjamin itu semua,” tegasnya.
Sejumlah hak yang menjadi perhatian di antaranya adalah kepemilikan administrasi kependudukan, hak untuk mengembangkan diri dan mendapat akses pendidikan maupun budaya, hak berkomunikasi, hak atas layanan kesehatan, hak atas lingkungan hidup yang baik, hingga perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Legislator PKS itu menambahkan, perhatian terhadap lansia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga dan masyarakat luas.
“Kita ingin para lansia tidak sekadar mendapat tempat tinggal, tetapi juga kualitas hidup yang layak, sehat, dan bermartabat. Permasalahan lansia harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.{}
