Di tengah geliat pembangunan Kota Surabaya sebagai kota modern dan berpendapatan tinggi, ternyata masih ada persoalan mendasar yang belum tersentuh tuntas: fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus).
Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan (dapil) Surabaya, Lilik Hendarwati, saat menyampaikan hasil temuannya selama kegiatan reses.
“Ini termasuk yang mengenaskan. Surabaya salah satu kota metropolis, tapi kenyataan di lapangan masih ada warga yang belum punya MCK. Saat mendengar cerita seperti ini di masa reses, kami merasa terenyuh,” ujar Lilik, Selasa (2/7/2025).
Politisi PKS itu menilai, kondisi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah kota dan provinsi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dasar masyarakat. Terlebih, Surabaya dikenal sebagai kota dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang besar.
“Surabaya dengan PAD yang luar biasa, harusnya bisa memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi. Saya tadi menyarankan, agar setiap RT, tokoh kampung, dan elemen masyarakat lainnya juga lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama mendata warga yang masih belum memiliki fasilitas dasar seperti MCK,” terangnya.
Lilik menambahkan, jika pemerintah daerah terkendala masalah status tanah atau status kependudukan warga (misalnya hanya domisili), maka solusi alternatif harus dicari agar mereka tetap bisa terbantu.
“Kalaupun pemerintah tidak bisa karena terkendala kasus tanah atau administratif lainnya, maka bisa melalui jalur lain. Bisa lewat program CSR perusahaan, Baznas, atau yayasan sosial. Saya kira ini masih sangat mungkin direalisasikan,” jelasnya.
Menurutnya, langkah-langkah konkret dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada warga Surabaya yang terabaikan dari layanan dasar, terlebih dalam hal sanitasi yang sangat penting untuk kesehatan dan kehidupan layak.
“Jangan sampai kita terlena dengan gemerlap kota, tapi menutup mata dari realita di sudut-sudut kampung. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bersama-sama bergerak,” pungkasnya.{}
