Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, memberikan tanggapan mendalam terhadap Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (30/3/2026), Lilik menekankan pentingnya sinkronisasi antara kemajuan ekonomi di atas kertas dengan kesejahteraan nyata yang dirasakan oleh masyarakat di akar rumput.
Mengawali pandangannya, Lilik menyampaikan apresiasi atas penyampaian LKPJ tersebut sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas dan bahan evaluasi untuk perbaikan pembangunan Jawa Timur ke depan.
Ia mengakui bahwa secara umum, kinerja makro Jawa Timur menunjukkan capaian yang cukup baik, terutama pada pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang membuktikan Jatim sebagai penggerak utama ekonomi nasional.
Namun, legislator dari daerah pilihan Surabaya ini mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari capaian angka-angka makro semata.
Menurutnya, hal yang jauh lebih krusial adalah sejauh mana dampak pembangunan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil, pelaku UMKM, pekerja informal, hingga petani dan nelayan. Ia memandang pertumbuhan ekonomi yang kuat seharusnya menjadi jembatan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk hidup lebih layak.
”Kami di DPRD tidak hanya melihat angka-angka keberhasilan, tetapi yang lebih penting adalah sejauh mana keberhasilan tersebut dirasakan oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan penurunan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, dan naiknya kelas UMKM,” ujar Anggota Komisi C DPRD Jatim ini.
Berdasarkan aspirasi yang diserap saat turun ke masyarakat, Lilik menyoroti tantangan yang masih dihadapi pelaku UMKM, mulai dari kendala permodalan, pemasaran, hingga legalitas usaha.
Ia berharap program pemerintah ke depan tidak lagi sekadar bersifat pelatihan formal, melainkan berbasis pendampingan berkelanjutan hingga usaha warga benar-benar berjalan mandiri.
Baginya, perhatian terhadap fasilitas penunjang UMKM harus terimplementasi secara nyata karena sektor ini adalah tulang punggung ekonomi Jawa Timur.
Selain itu, Lilik juga memberikan catatan mengenai efektivitas belanja daerah yang mencapai 93 persen. Ia mendorong agar sisa tantangan kemiskinan dijawab dengan arah belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran, terutama dalam memperkecil ketimpangan antarwilayah dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda.
Ia berharap program pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya bagi perempuan kepala keluarga, mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar melalui sentra-sentra usaha di tingkat desa.
Menutup pernyataannya, Lilik menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk terus menjadi bagian dari solusi dan mitra kritis pemerintah yang konstruktif. Ia memastikan pihaknya akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil agar pembangunan Jawa Timur benar-benar menghadirkan keadilan.
“Ke depan, belanja daerah harus lebih difokuskan pada program-program yang produktif dan langsung menyentuh rakyat,” pungkasnya.{}
