Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, menyampaikan kritiknya terhadap kenaikan harga gas elpiji subsidi (gas melon) yang dinilai semakin memberatkan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM).
Apalagi menurutnya, kenaikan harga gas melon ini di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ia meminta pemerintah untuk mencari alternatif lain guna menopang pendapatan negara tanpa membebani masyarakat kecil.
Harga gas elpiji 3 kilogram (LPG 3 kg) di Jawa Timur memang mengalami kenaikan mulai 15 Januari 2025. Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji 3 kg naik dari Rp16.000 menjadi Rp18.000 per tabung.
Kenaikan dinilai akan berdampak pada masyarakat, khususnya para pedagang kecil. Beberapa penjual makanan di Surabaya, menurutnya akan dilema untuk menaikkan harga jual dagangannya setelah kenaikan harga elpiji 3 kg.
“Harapan saya secara pribadi kepada pemerintah untuk bisa mencarikan alternatif-alternatif. Jangan hanya bisa menaikkan pajak, menaikkan harga gas elpiji subsidi, dan seterusnya,” ujar Khusnul Khuluk, Selasa (16/1).
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengoptimalkan sektor-sektor lain seperti pertambangan yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara.
Dengan begitu, masyarakat tidak terus-terusan menjadi pihak yang dirugikan akibat kebijakan kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk gas melon.
“Kenaikan gas melon dikhawatirkan juga akan memicu kenaikan bahan pokok lainnya, ini membuat masyarakat semakin sulit. Perekonomiannya lemah, daya beli rendah, dan tentu memengaruhi usaha kecil,” jelas legislator PKS ini.
Ia juga memberi contoh nyata dampak kenaikan harga gas elpiji terhadap pedagang kecil di lingkungannya.
“Di depan rumah saya ada penjual gorengan. Dulu penghasilannya bisa Rp150 ribu per hari, sekarang untuk dapat Rp50 ribu saja susah. Kalau bentuk gorengannya dikecilkan, masyarakat juga enggan membeli. Kondisi ini semakin sulit bagi mereka,” ungkapnya.
Khusnul Khuluk berharap pemerintah lebih bijak dalam membuat kebijakan ekonomi dengan mempertimbangkan dampak langsungnya terhadap masyarakat kecil. “Pemerintah harus serius mencari solusi jangka panjang yang tidak membebani rakyat kecil,” tutupnya.{}
