Fenomena panic buying bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di Kabupaten Jember menjadi perhatian berbagai pihak. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU muncul setelah beredarnya isu kelangkaan BBM di media sosial.
Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Lumajang-Jember, Khusnul Khuluk, menilai pemerintah perlu mengambil langkah strategis agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Menurutnya, penguatan pengawasan distribusi BBM serta edukasi informasi kepada masyarakat menjadi kunci untuk meredam kepanikan.
“Warga Jember ini memang mudah panik jika ada isu di media sosial. Informasi itu sering diterima mentah-mentah sehingga banyak masyarakat yang akhirnya membeli atau menimbun BBM,” ujar legislator PKS.
Khusnul menyarankan pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk lebih aktif memberikan klarifikasi ketika muncul isu kelangkaan BBM di masyarakat. Informasi resmi yang cepat dinilai penting agar masyarakat tidak terpengaruh kabar yang belum tentu benar.
Ia menegaskan bahwa berdasarkan informasi dari pemerintah daerah, stok BBM di Jember sebenarnya dalam kondisi aman.
“Bupati Jember juga sudah menyampaikan bahwa stok BBM aman. Tapi kalau isu di media sosial tidak segera diluruskan, masyarakat bisa langsung bereaksi dengan membeli BBM secara berlebihan,” katanya.
Selain persoalan informasi, Khusnul juga meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi, khususnya solar, agar tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Menurutnya, di beberapa kasus ditemukan adanya praktik penimbunan solar subsidi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Ada oknum yang membeli solar subsidi melebihi kapasitas, bahkan sampai ada yang tertangkap. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” jelasnya.
Ia menilai praktik penimbunan tersebut dapat memicu kelangkaan semu di lapangan yang kemudian memicu kepanikan masyarakat.
Karena itu, Khusnul mendorong aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menindak tegas pelaku penimbunan BBM subsidi agar memberikan efek jera.
“Para penimbun solar subsidi ini harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Kalau penindakannya serius, saya yakin mereka akan jera dan tidak mengulanginya lagi,” tegasnya.
Ia berharap dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat serta komunikasi publik yang lebih cepat dan transparan, masyarakat tidak lagi mudah terpengaruh isu yang dapat memicu panic buying.
“Yang paling penting adalah memastikan BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan,” pungkasnya.{}
