Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran mulai memicu kekhawatiran di kalangan jamaah umrah Indonesia.
Situasi tersebut diperparah dengan penutupan sejumlah jalur penerbangan menuju dan dari wilayah sekitar Arab Saudi, yang berpotensi membuat ribuan jamaah terlantar di Tanah Suci.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari Dapil Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang tengah menjalankan ibadah umrah.
Menurutnya, pemerintah perlu segera membuka jalur komunikasi khusus yang terintegrasi dengan biro perjalanan umrah yang saat ini mendampingi jamaah di Arab Saudi.
“Pemerintah harus membuka semacam kran komunikasi atau posko komunikasi dengan seluruh travel umrah yang saat ini sedang mengawal jamaahnya di sana,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur tersebut.
Puguh menjelaskan, komunikasi intens antara pemerintah, travel, dan jamaah sangat penting untuk mencegah kemungkinan jamaah terlantar di tengah situasi yang tidak menentu.
Ia mengingatkan bahwa sebagian besar paket perjalanan umrah telah memiliki jadwal penerbangan dan pemesanan hotel yang bersifat tetap.
Jika terjadi penundaan penerbangan akibat konflik, travel tidak selalu memiliki kemampuan memperpanjang masa tinggal jamaah tanpa dukungan pemerintah.
“Komunikasi ini penting karena paket pesawat dan hotel biasanya sudah bersifat fix. Jika penerbangan tertunda, travel bisa kesulitan memperpanjang masa tinggal jamaah tanpa biaya tambahan,” jelasnya.
Puguh juga menilai situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah saat ini tidak bisa dipandang sebagai kondisi biasa. Ketegangan antara Israel dan Iran, Amerika Serikat dan Iran, hingga aksi saling serang rudal antarnegara disebut berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas.
Ia mengingatkan bahwa saat ini jumlah jamaah umrah Indonesia di Mekah sedang meningkat karena momentum Ramadan, di mana banyak jamaah datang untuk menjalankan ibadah umrah maupun iktikaf.
“Ini bukan situasi biasa. Bahkan ada yang menyebut berpotensi memicu Perang Dunia Ketiga. Sementara kita tahu jamaah umrah Indonesia sedang banyak-banyaknya berada di Mekah di momentum Ramadan,” tegasnya.
Selain membuka posko komunikasi, Puguh juga mendorong pemerintah Indonesia bersama otoritas Arab Saudi untuk menyiapkan langkah mitigasi jika konflik semakin meluas hingga mendekati wilayah Arab Saudi.
Menurutnya, negara harus hadir memberikan kepastian bagi jamaah yang tertahan akibat penutupan penerbangan, termasuk memfasilitasi kebutuhan penginapan hingga jadwal kepulangan kembali normal.
“Pemerintah harus membuka akses komunikasi dengan travel, memfasilitasi kemudahan mencari penginapan sampai penerbangan kembali dibuka. Ini bukan hal kecil. Ada ribuan nyawa WNI yang membutuhkan jaminan keamanan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa langkah mitigatif harus disiapkan sejak dini agar jamaah Indonesia tidak menjadi kelompok paling rentan jika eskalasi konflik meningkat.
“Saya pikir langkah-langkah mitigatif harus disiapkan. Jangan menunggu situasi makin genting. Jaminan keamanan dan kepastian bagi jamaah umrah Indonesia wajib menjadi prioritas,” tandasnya.
Puguh berharap pemerintah tidak hanya memantau situasi dari jauh, tetapi benar-benar memastikan seluruh jamaah Indonesia yang berada di Tanah Suci tetap aman, baik yang baru tiba, sedang beribadah, maupun yang tertahan menunggu kepulangan.
“Negara harus hadir. Itu yang utama,” pungkasnya.{}
