Kondisi ruang kelas yang rusak dan membahayakan keselamatan siswa kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Madura, Harisandi Savari, menegaskan bahwa minimnya ruang kelas dan sarana pendidikan yang layak masih menjadi persoalan serius di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Sampang.
Menanggapi kecemasan murid SDN Margantoko 1 Jrengik yang terpaksa belajar di ruang kelas dengan kondisi memprihatinkan, Harisandi menyatakan bahwa masalah infrastruktur pendidikan tidak bisa dianggap sepele.
Menurutnya, kualitas dan kuantitas ruang kelas sangat berpengaruh terhadap proses belajar-mengajar dan kenyamanan siswa dalam menerima pendidikan dasar yang layak.
“Daerah-daerah yang tergolong tertinggal atau marginal seperti Sampang masih menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan ruang kelas. Ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan rasa aman siswa,” ujar anggota Fraksi PKS Jatim itu.
Ia menegaskan, DPRD Jawa Timur memandang pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan sebagai prioritas utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Fasilitas sekolah yang layak, kata dia, merupakan fondasi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
Terkait upaya pengawalan isu pendidikan, Harisandi menjelaskan bahwa secara kelembagaan DPRD Jawa Timur memiliki mekanisme koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Pengawalan tersebut dilakukan melalui berbagai saluran, salah satunya dengan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan saat kegiatan reses.
“Isu-isu pendidikan, termasuk minimnya ruang kelas dan kondisi sekolah yang tidak layak, kami kawal melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Aspirasi dari masyarakat, khususnya saat reses, menjadi bahan penting dalam pengawasan dan pembahasan di DPRD,” jelasnya.
Lebih lanjut, Harisandi menyampaikan bahwa dari sisi komisi dan fraksi, DPRD secara aktif meminta data kondisi ruang kelas rusak serta kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) di berbagai daerah.
Selain itu, DPRD juga menanyakan progres perbaikan dan daftar prioritas lokasi yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan data yang kami terima akurat, sehingga penanganannya tepat sasaran dan tidak berlarut-larut,” tegasnya.
Untuk menyikapi kondisi SDN Margantoko 1 Jrengik yang dinilai sudah membahayakan keselamatan siswa, Harisandi menekankan perlunya langkah penanganan darurat.
Ia mendorong agar ruang kelas yang rawan segera dihentikan penggunaannya dan kegiatan belajar-mengajar dialihkan sementara ke tempat yang lebih aman, seperti balai desa atau kelas darurat.
“Kami juga merekomendasikan adanya pembangunan atau rehabilitasi darurat agar siswa bisa kembali belajar dengan aman dan nyaman. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama,” pungkas Harisandi.{}
