Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dari dapil Madura, Harisandi Savari, angkat bicara terkait kondisi jalan desa yang rusak parah di Kabupaten Pamekasan.
Legislator PKS itu menyatakan keprihatinannya atas infrastruktur yang tidak layak dan telah menelan korban jiwa, serta mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk segera mengambil langkah nyata.
“Meski jalan desa merupakan kewenangan pemkab, banyak warga yang mengadu ke saya agar menyampaikan keluhannya. Mereka ingin ada perbaikan segera karena kerusakan jalan sudah sangat mengganggu aktivitas warga,” ujar Harisandi pada Selasa (14/4/2025).
Politisi yang juga mantan jurnalis ini menyoroti bagaimana jalan yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas, tapi juga berdampak langsung terhadap keselamatan dan perekonomian warga.
“Kalau kondisi jalan tidak memadai, tentu ekonomi terganggu. Warga kesulitan mengangkut hasil pertanian, mengakses layanan kesehatan, dan menjalani aktivitas harian. Saya berharap Pemkab Pamekasan benar-benar serius dan fokus memperbaiki jalan desa,” tegasnya.
Fakta tragis baru-baru ini memperkuat desakan tersebut. Di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, seorang warga dilaporkan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.
Korban yang dibawa menggunakan mobil bak terbuka terpaksa menempuh jalan rusak dan berlubang, hingga akhirnya mengembuskan napas terakhir sebelum mendapat penanganan medis.
Tak hanya itu, beberapa kejadian kecelakaan lalu lintas di Pamekasan juga dipicu oleh kondisi jalan yang berlubang. Pengendara terjatuh saat mencoba menghindari lubang, dan beberapa di antaranya meninggal dunia di tempat.
“Ini bukan sekadar infrastruktur rusak. Ini soal nyawa manusia. Tragedi di Desa Sana Laok adalah tamparan keras. Tak ada satu pun nyawa yang pantas melayang karena kelalaian dalam pembangunan,” tegas Ketua Kadin Pamekasan tersebut.
Harisandi berharap, tragedi ini menjadi pengingat serius bagi pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Ia menekankan bahwa akses jalan yang baik bukanlah kemewahan, tetapi hak dasar yang menentukan keselamatan dan masa depan warga desa.{}
