Dalam momentum Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September, Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, menyoroti kondisi para petani yang menurutnya masih jauh dari sejahtera.
Legislator PKS itu menilai, hingga kini belum ada pengaturan yang jelas dari pemerintah mengenai pola tanam di berbagai daerah.
“Petani hari ini kalau menurut saya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Tidak ada pengaturan pemerintah tentang pola tanam. Misalnya di suatu daerah, petani menanam cabai, kedelai, jagung, dan padi secara beragam. Seharusnya pemerintah hadir memberikan arahan. Kalau di Lumajang dikenal sebagai penghasil padi, ya difokuskan di situ. Dengan pola tanam serentak, biaya operasional bisa ditekan dan hasil lebih terjamin,” jelas Khuluk, Selasa (24/9).
Ia menambahkan, ketiadaan pola tanam yang teratur justru menambah beban petani, mulai dari biaya perawatan, ancaman hama, hingga kesulitan menghadirkan alat panen modern. Padahal, menurutnya, jika pemerintah serius ingin mencapai swasembada pangan, persoalan ini harus dikawal dengan baik.
“Pemerintah harus melakukan mitigasi terhadap ancaman hama, seperti wereng dan tikus, serta perubahan cuaca. Program yang sangat diharapkan petani itu adanya bibit unggul, pupuk yang seimbang, bukan hanya kimia, tapi juga organik, dan pendampingan pola tanam yang baik. Dengan begitu, hasil pertanian bisa maksimal,” ungkap legislator dari Fraksi PKS ini.
Selain itu, Khuluk menekankan pentingnya jaminan pasar bagi hasil pertanian. Selama ini, petani kerap menanam tanpa kepastian harga.
“Kalau padi relatif lebih aman, tetapi untuk cabai, tomat, dan hortikultura lain harganya tidak menentu. Kadang murah, kadang mahal, kadang sedang. Petani sudah merawat dengan baik, tapi saat panen justru dihantam harga murah. Ini menyulitkan petani,” tegasnya.
Khusnul Khuluk berharap momentum Hari Tani ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih serius mengawal sektor pertanian. Menurutnya, kesejahteraan petani adalah kunci utama kedaulatan pangan Jawa Timur dan Indonesia.{}
