Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyampaikan pesan kuat dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan dan perlindungan bagi buruh tidak boleh hanya menjadi wacana tahunan, tetapi harus menjadi realitas yang dirasakan seluruh pekerja di Jawa Timur dan Indonesia.
“Semoga Hari Buruh 2025 menjadi momentum nyata untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pekerja,” ujar Lilik dalam pernyataannya.
Lilik menyoroti pentingnya pemenuhan hak dasar buruh, terutama terkait upah layak, jaminan sosial yang kuat, serta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Menurutnya, ini adalah fondasi utama dalam menciptakan iklim kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.
“Kami berharap upah yang layak, jaminan sosial yang kuat, serta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi bukan lagi harapan semu, tapi kenyataan yang dirasakan semua buruh di pelosok negeri,” tambah Anggota Komisi C DPRD Jatim ini.
Ia juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para buruh atas dedikasi dan kerja keras yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.
“Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras kalian, para pejuang hebat keluarga dan bangsa. Selamat Hari Buruh,” ujarnya.
Ia menegaskan, Fraksi PKS Jatim menyatakan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang pro-buruh, serta mengawal implementasi regulasi ketenagakerjaan yang adil dan berpihak kepada para pekerja.
Di sisi lain, Lilik juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat agar para pengusaha dan investor merasa nyaman berinvestasi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.
“Proses perizinan harus sederhana dan cepat. Pemerintah harus mengurangi birokrasi serta waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin usaha dan investasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum. “Sistem hukum harus transparan, adil, dan dapat diprediksi untuk melindungi investasi dan kontrak bisnis. Jangan ada proses yang berbelit dan pungli,” ujarnya.
Stabilitas kebijakan juga menjadi sorotan. Menurut Lilik, pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi jangka panjang.
“Selain itu, infrastruktur dan fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan, seperti akses jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan kereta api agar pergerakan barang efisien,” kata legislator PKS itu.
Ia mengingatkan bahwa menjaga kenyamanan pengusaha dan investor juga penting, karena jika mereka memilih hengkang dan berinvestasi di negara lain, dampaknya akan langsung dirasakan oleh para pekerja di Indonesia.{}
