Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur, melalui juru bicaranya, Khusnul Khuluk, menyampaikan pandangan kritis terhadap target-target yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2025–2029.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur yang digelar pada Rabu (14/5).
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PKS menilai bahwa sejumlah target makro pembangunan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkesan kurang optimistik dan tidak mencerminkan semangat lompatan kemajuan yang diharapkan masyarakat Jatim dalam lima tahun ke depan.
Menurut Perpres 12 tahun 2025 lampiran I dan IV RPJMN 2025-2029, target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2025-2029 rata rata sebesar 6,9% dan tahun 2029 sebesar 8,0%.
Sedangkan pada dokumen rancangan akhir RPJMD Jawa Timur, target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2025 sebesar 4,8–5,2% dan tahun 2029 sebesar 5,1-6,3%.
Fraksi PKS menilai, penetapan target pertumbuhan PDRB Jawa Timur dalam Rancangan RPJMD ini masih di bawah target RPJMN, jika dibiarkan maka akan menghambat pencapaian target nasional 8%, karena besarnya kontribusi Jawa Timur terhadap perekonomian nasional selama ini (14% -15 %).
Khusnul menyampaikan, Fraksi PKS menilai RPJMD harus disusun secara ekspansif dan optimistik selaras dengan target nasional dan sejalan dengan temuan awal berdasarkan data BPS bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan I tahun 2025 year on year sebesar 5,0% sudah melampaui nasional yang hanya sebesar 4,87%.
“Fraksi PKS memandang bahwa target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada dalam batas aman yang konservatif, padahal Jatim memiliki potensi besar untuk bergerak lebih cepat,” ujar Khusnul Khuluk dalam penyampaian pandangan umum fraksi.
Fraksi PKS juga menyoroti belum adanya strategi terobosan yang konkret dalam dokumen rancangan awal RPJMD.
“Kami tidak melihat adanya keberanian untuk menetapkan program unggulan yang bisa menjadi legacy pemerintahan mendatang, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, maupun transformasi digital,” lanjutnya.
Selain itu, Fraksi PKS mendorong agar RPJMD 2025–2029 memperkuat pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan dan potensi lokal, khususnya di wilayah tapal kuda dan matraman yang selama ini tertinggal dibanding wilayah barat Jatim.
“RPJMD bukan hanya soal administrasi, tetapi soal arah masa depan. Jangan sampai RPJMD ini menjadi dokumen formalitas yang tidak menggugah semangat perubahan dan akselerasi,” tegas Khusnul.
Fraksi PKS menyatakan siap memberikan catatan dan masukan konstruktif dalam pembahasan lebih lanjut agar dokumen RPJMD yang dihasilkan benar-benar mencerminkan harapan rakyat Jawa Timur dan membawa kemajuan signifikan dalam lima tahun ke depan.{}
