Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim, Senin (7/7).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Agus Cahyono, Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Jatim 9 (Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan, dan Ngawi), yang ditunjuk sebagai juru bicara Fraksi PKS dalam menyampaikan Pendapat Akhir (PA) fraksi.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS menyetujui Raperda RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Fraksi PKS berharap RPJMD ini menjadi pedoman pembangunan yang selaras antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Agus Cahyono.
Fraksi PKS mengapresiasi visi pembangunan yang diusung dalam dokumen RPJMD, yaitu “Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045.”
Namun, Fraksi PKS menekankan bahwa visi besar ini tidak boleh berhenti sebagai slogan atau “visi langit”, melainkan harus dibumikan secara nyata melalui kebijakan yang konsisten dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Agus menegaskan bahwa seluruh kebijakan, baik anggaran maupun non-anggaran, harus berorientasi pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) secara optimal hingga tahun 2029.
Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi yang telah memasukkan isu ketahanan keluarga dalam RPJMD. Namun, dalam implementasinya, PKS mendorong agar segera disusun dan dibahas Raperda tentang Ketahanan Keluarga sebagai payung hukum dalam penguatan keluarga di Jawa Timur.
“Ketahanan keluarga adalah fondasi pembangunan. Fraksi PKS mendorong sinergi kebijakan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, pesantren, tokoh agama, dan organisasi masyarakat,” tegas Agus.
Selain itu, PKS juga mendorong perhatian lebih terhadap perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta penguatan UMKM berbasis keluarga di tingkat desa dan kelurahan.
Dalam hal pemerataan pembangunan, Fraksi PKS menyoroti masih adanya ketimpangan antarwilayah di Jawa Timur. Agus menyebutkan bahwa ada 23 kabupaten/kota yang indeks pembangunan manusianya (IPM) masih di bawah rata-rata provinsi, yakni di bawah angka 75,35 pada tahun 2024.
“Daerah-daerah seperti Madura, Tapal Kuda, Lingkar Selatan, dan Pantura membutuhkan afirmasi kebijakan pembangunan. RPJMD harus hadir sebagai solusi, bukan hanya program tahunan, tetapi strategi jangka menengah yang menyentuh wilayah yang selama ini tertinggal,” ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim itu.
Fraksi PKS juga meminta agar sektor pertanian di daerah-daerah berpendapatan rendah segera didorong untuk tumbuh melalui kebijakan afirmatif, pengembangan industri berbasis pertanian, dan pemetaan ekonomi wilayah yang terpadu.
Dalam aspek pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, Fraksi PKS mengapresiasi optimisme peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun mengingatkan agar tidak membebani masyarakat kecil. PKS juga menyoroti menurunnya proyeksi pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah melalui BUMD, dan mendorong dilakukannya restrukturisasi dan penguatan tata kelola BUMD agar dapat lebih memberikan kontribusi nyata terhadap PAD dan pelayanan publik.
Terkait belanja daerah, Fraksi PKS mengapresiasi peningkatan belanja modal, namun mendorong agar trennya tidak stagnan. Belanja modal harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran terbuka.
Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya penguatan sektor ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan lembaga seperti KNEKS, IAEI, dan industri halal perlu ditingkatkan agar ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Dalam sektor pertanian, perikanan, dan maritim, Fraksi PKS mendorong peningkatan nilai tukar petani dan nelayan serta mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Jawa Timur dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan nasional dan pemain utama dalam ekonomi biru (blue economy).
Fraksi PKS juga mendorong pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan kekuatan sosial-budaya lokal. Salah satu kritik yang disampaikan adalah belum adanya sistem informasi terpadu atau “jendela wisata” yang menampilkan kekayaan destinasi wisata Jatim secara lengkap. Infrastruktur yang masih minim juga menjadi penghambat pengembangan sektor ini.
“Pariwisata harus memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga harmoni sosial-budaya di daerah wisata. Tidak boleh ada konflik sosial yang muncul karena pembangunan pariwisata yang tidak berpihak pada masyarakat lokal,” pungkas legislator PKS itu.
Menutup pendapat akhir Fraksi PKS, Agus Cahyono menegaskan bahwa RPJMD harus mampu menyatukan arah perencanaan dan penganggaran di semua tingkatan agar pembangunan Jawa Timur lima tahun ke depan benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat.
“RPJMD ini bukan sekadar dokumen, tetapi komitmen bersama. Kami berharap Pemerintah Provinsi mampu menjalankannya dengan responsif, adaptif, dan penuh keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.{}
