Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem pada tahun anggaran 2024.
Apresiasi ini disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi PKS terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 yang disampaikan oleh Harisandi Savari selaku juru bicara fraksi, dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (9/4).
Dalam pandangannya, Fraksi PKS menyebut capaian angka kemiskinan Jawa Timur sebesar 9,56% telah melampaui target RKPD 2024 yang berada pada rentang 10,56% – 9,75%. Lebih menggembirakan lagi, penurunan kemiskinan ekstrem disebut berhasil ditekan secara signifikan dari 3,58% menjadi hanya 0,66% di tahun 2024.
“Fraksi PKS memberi apresiasi atas tercapainya penurunan tingkat kemiskinan yang melampaui target. Bahkan, penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0,66% adalah sebuah capaian luar biasa,” ujar Harisandi dalam pidatonya.
Namun demikian, Fraksi PKS tetap memberikan sejumlah catatan penting. Salah satunya adalah masih terdapat 17 kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi.
Fraksi menekankan pentingnya strategi yang tepat dan sinergis antara APBD provinsi dengan APBD kabupaten/kota dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah-daerah tersebut.
“Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Pemerintah Provinsi perlu memikirkan strategi dan program yang lebih terfokus pada wilayah-wilayah prioritas tersebut,” tambah Harisandi.
Lebih lanjut, Fraksi PKS meminta agar capaian positif dalam penurunan kemiskinan ini tidak membuat jajaran pemerintah lengah. Fraksi berharap ada upaya berkelanjutan dalam memperbaiki arah kebijakan dan pelaksanaan program, agar selain menurunkan angka kemiskinan secara statistik, juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin secara nyata.
Pandangan Umum Fraksi PKS juga mencakup evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, indeks gini, indeks Theil, investasi, pengangguran terbuka, hingga prevalensi stunting.
Namun, isu pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi sorotan utama karena dianggap sebagai pencapaian yang patut diapresiasi, sekaligus menjadi pijakan penting dalam upaya menciptakan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur.
“Fraksi PKS berharap LKPJ ini memiliki bobot akuntabilitas dan transparansi yang tinggi serta menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang,” pungkas legislator PKS dari Madura itu.
Rapat Paripurna ini menjadi bagian dari proses evaluatif tahunan antara DPRD dan Gubernur, untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD dan pembangunan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat Jawa Timur.{}
