Dalam kunjungan kerja ke UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras (UPT RSBL) Pasuruan pada Selasa (18/2/2025), Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengusulkan adanya “wahana antara”—sebuah ruang transisi bagi ODGJ yang telah pulih sebelum mereka kembali ke masyarakat.
Wahana Antara ini diharapkan sebagai upaya peningkatan layanan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Menurut Puguh, ODGJ yang telah menyelesaikan masa rehabilitasi membutuhkan waktu dan sarana untuk kembali menyesuaikan diri dengan kehidupan normal.
“Butuh wahana antara yang berfungsi mengembalikan produktivitas mereka, sehingga secara mental dan sosial mereka siap berbaur kembali. Mereka bisa diberdayakan dalam kegiatan produktif seperti bertani, beternak, atau membuat kerajinan,” ujar legislator PKS ini.
Ia menekankan bahwa konsep ini bukan hanya membantu ODGJ yang sembuh, tetapi juga berdampak pada efisiensi layanan UPT RSBL. Saat ini, daya tampung lembaga tersebut hanya sekitar 255 orang, sementara kebutuhan terus meningkat.
“Kalau tidak ada jalur transisi, mereka yang sudah selesai rehabilitasi bisa ‘terjebak’ di sini lebih lama, padahal ada banyak pasien baru yang butuh penanganan. Dengan adanya wahana antara, kita bisa memastikan ada sirkulasi yang baik, dari rehabilitasi hingga kembali ke masyarakat,” jelasnya.
Politisi PKS asal Malang ini juga menekankan bahwa keberadaan wahana antara akan mengubah peran UPT rehabilitasi menjadi lebih dari sekadar tempat penampungan.
“UPT ini nantinya tidak hanya menjadi tempat perawatan, tetapi juga pusat pemberdayaan. Dengan begitu, kita bisa benar-benar memastikan bahwa ODGJ yang sudah sembuh memiliki kesempatan untuk hidup normal dan mandiri,” tambahnya.
Puguh berkomitmen untuk mendorong pemerintah provinsi agar segera merealisasikan konsep ini, sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Jawa Timur.
“Ini bukan hanya soal penanganan ODGJ, tetapi bagaimana kita memastikan bahwa mereka benar-benar bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik,” pungkasnya.{}
Foto : Puguh DPRD Jatim Fraksi PKS sedang berkomunikasi dengan ODGJ kategori berat.
