Isu pengangguran dari kalangan sarjana menjadi sorotan utama dalam agenda reses anggota DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, yang digelar di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dalam masa sidang II tahun 2025.
Dalam sesi dialog, seorang warga bernama Bu Fatonah mengungkapkan keresahan yang dirasakan banyak orang tua saat ini. Ia menyoroti sulitnya lulusan perguruan tinggi mendapatkan pekerjaan yang layak.
“Banyak anak-anak kita sudah sarjana, tapi malah bingung cari kerja. Lulusan S1 pun sekarang susah bersaing. Kami minta agar pemerintah provinsi bisa lebih serius membuka lapangan kerja yang layak dan jelas,” ujar Fatonah yang disambut respons serupa dari warga lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Puguh mengakui bahwa pengangguran terdidik merupakan tantangan serius yang harus segera ditangani dengan pendekatan yang lebih solutif dan menyeluruh. Menurutnya, fokus tak lagi cukup hanya pada penciptaan lapangan kerja konvensional, tetapi juga pada penguatan keterampilan dan kewirausahaan generasi muda.
“Kita tidak bisa membiarkan generasi muda kehilangan arah. Salah satu solusi yang kami dorong di DPRD adalah perluasan program pelatihan keterampilan kerja, inkubasi wirausaha, dan kemudahan akses pembiayaan UMKM,” tegas politisi PKS dari Dapil Malang Raya tersebut.
Puguh menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) di 16 kabupaten/kota yang menyediakan berbagai pelatihan gratis bagi masyarakat. Mulai dari digital marketing, otomotif, tata boga, pertanian, hingga pelatihan kewirausahaan.
Namun demikian, ia menilai program-program tersebut masih perlu diperluas, diperbarui, dan disinergikan dengan akses modal serta pendampingan usaha agar benar-benar bisa mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha muda baru di Jawa Timur.
“Dengan inkubasi wirausaha yang terstruktur dan dukungan modal yang mudah diakses, anak-anak muda kita bisa lebih percaya diri membangun usaha sendiri. Kita harus bantu mereka bukan hanya untuk mencari kerja, tapi menciptakan kerja,” tambahnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur per Februari 2025, tingkat pengangguran dari lulusan perguruan tinggi masih berada di angka 7,4%. Ini menjadi indikator bahwa dunia kerja formal belum mampu menyerap sepenuhnya lulusan pendidikan tinggi.
Karena itu, sinergi antara pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebijakan ekonomi berbasis kewirausahaan menjadi langkah strategis yang terus didorong DPRD Jatim, termasuk oleh Puguh dalam setiap momentum serap aspirasi.
“Aspirasi warga seperti Bu Fatonah ini sangat penting. Ini jadi suara nyata dari masyarakat yang kami bawa ke forum-forum pembahasan kebijakan di tingkat provinsi,” pungkasnya.{}
