Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan dari Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPW PKS Jawa Timur pada Kamis (24/1/2025).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua Fraksi PKS Jatim, Lilik Hendarwati, yang didampingi oleh sekretaris fraksi, Puguh Wiji Pamungkas.
Diskusi dalam pertemuan ini menyoroti isu-isu sosial utama yang tengah menjadi perhatian di Jawa Timur, termasuk tingginya angka perceraian, kekerasan terhadap perempuan, bullying, dan pernikahan dini.
Lina Ariani, Ketua BPKK PKS Jatim dalam kunjungannya menyampaikan berbagai keresahannya terhadap potret keluarga di Jawa Timur.
Ia menjelaskan, indeks ketahanan keluarga di Jawa Timur di 2023 hanya di angka 61,8 %. Sementara data perceraian di 2023 sebesar 33,57 ribu kasus dan menempati nomor dua terbesar di Indonesia.
“Kekerasan terhadap perempuan 482 kasus, kekerasan pada anak 816 kasus. Darurat perkawinan anak, sebanyak 24.688 anak menikah dengan dispensasi. Ada lagi kasus perdagangan perempuan, juga masih ada kekerasan pada pekerja perempuan,” kata Lina miris.
Ia kemudian berharap berbagai permasalahan perempuan itu mendapat kawalan dari Fraksi PKS di DPRD Jawa Timur.
Ketua Fraksi PKS Jatim, Lilik Hendarwati, dalam kesempatan itu menekankan pentingnya kolaborasi dalam menangani berbagai persoalan tersebut.
“Alhamdulillah, hari ini kami sepakat untuk menjalin komunikasi yang lebih intens dengan BPKK PKS Jawa Timur. Dalam waktu dekat, kami akan meluncurkan beberapa program strategis, salah satunya adalah Gerakan Sekolah Pranikah,” ujarnya.
Program Gerakan Sekolah Pranikah dirancang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai kesiapan membangun rumah tangga yang harmonis dan tangguh.
Program ini akan diimplementasikan di seluruh RKI (Rumah Keluarga Indonesia) di Jawa Timur, sebuah program dari BPKK PKS Jatim yang sudah tersebar di 38 kabupaten/kota di Jatim
Implementasi program ini akan melibatkan kerja sama lintas sektoral, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Komnas Perlindungan Anak.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan solusi yang komprehensif dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Jawa Timur, sehingga kasus perceraian maupun kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir,” tambah Lilik.
Sementara Sekretaris Fraksi PKS Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, juga menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini.
Ia menegaskan komitmen Fraksi PKS Jatim untuk terus mendukung program-program yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.
“Kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa PKS tidak hanya hadir saat momentum politik, tetapi juga bergerak aktif dalam program-program yang memberikan dampak positif langsung pada masyarakat,” jelas Puguh.
Pertemuan ini menggarisbawahi keseriusan Fraksi PKS Jatim dan BPKK PKS Jatim dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan sosial, terutama yang menyangkut perempuan dan keluarga.
Dengan kolaborasi ini, diharapkan masyarakat Jawa Timur dapat merasakan perubahan nyata menuju lingkungan yang lebih aman, harmonis, dan sejahtera.
Dalam kesempatan itu, Lina didampingi oleh Sekbid Heru Sri Kusumayanti, Deputi Ketahanan Keluarga (KK) Rokhmatun, Deputi Hubungan Kelembagaan Perempuan (HKP) Sri Oetami, Deputi Kajian Erna Diana K, Mega serta, Deputi Peningkatan Kapasitas Anggota Perempuan (PKAP) Nur Faizah A.{}
