Pilkada Tak Langsung Jadi Perdebatan, Lilik Hendarwati Tekankan Perbaikan Kualitas Demokrasi
Wacana penerapan kembali pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung terus memantik perdebatan di ruang publik dan elite politik nasional. […]
Dukung Masyarakat dan UMKM, Lilik Hendarwati Dorong Bank Jatim Perkuat Skema Kredit Berkeadilan
Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan pentingnya peran Bank Jatim sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam
Pengeroyokan Guru di Jambi Jadi Alarm Nasional, Puguh DPRD Jatim: Jangan Sampai Terulang di Jawa Timur
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyoroti keras kasus pengeroyokan guru oleh sejumlah siswa di SMKN 3
Polemik Pilkada, Mana Yang Cocok ?
Oleh : Dr. Puguh Pamungkas, MM, Anggota DPRD Provinsi Jatim FPKS Polemik model pilkada akhir-akhir ini semakin santer dibicarakan pasca
DPRD Jatim Godok Raperda Obat Bahan Alam, Agus Cah: Harus Dikawal dari Hulu ke Hilir
DPRD Jawa Timur mulai menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan obat berbahan alam. Raperda ini dipersiapkan sebagai terobosan regulasi
Harisandi Savari: Infrastruktur Jalan Madura Adalah Kunci Utama Dongkrak Ekonomi Rakyat
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Harisandi Savari, menekankan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Madura
Trauma PMK Masih Membekas, Khusnul DPRD Jatim Sebut Peternak Butuh Pendampingan Serius
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Muhammad Khusnul Khuluk, menilai trauma wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masih membekas kuat
Kemiskinan Turun, Akses Kesehatan Masih Tertinggal: Puguh DPRD Jatim Soroti Jutaan Warga Miskin Tanpa Jaminan
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Pamungkas, menyoroti masih rendahnya akses jaminan kesehatan bagi penduduk miskin di Jawa Timur,
Dorong UMKM Bertahan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi, Lilik Hendarwati Kawal Akses Permodalan Murah
Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Surabaya, Lilik Hendarwati, menegaskan komitmennya untuk terus menguatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan
Pemerintah Batasi Akses Digital untuk Anak, Puguh DPRD Jatim Sambut PP Tunas: Jawaban Maraknya Bullying
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem