Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Surabaya, Lilik Hendarwati, menyesalkan minimnya sosialisasi berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Padahal, menurutnya, sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian di Jawa Timur.
“Jika kita bicara terkait UMKM, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jawa Timur ini lebih dari 56 persen ditopang oleh UMKM. Artinya, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi di Jawa Timur,” ujar Ketua Fraksi PKS Jatim itu.
Lilik mengungkapkan bahwa saat ini banyak keluhan dari para pelaku UMKM mengenai daya beli masyarakat yang semakin menurun, yang berimbas pada ketahanan ekonomi keluarga mereka.
Ia menilai pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai program untuk membantu UMKM, seperti Program Kredit Sejahtera (Prokesra), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BPR Jatim dan Bank Jatim dengan bunga rendah 3 persen, serta berbagai pelatihan dari Dinas Koperasi. Selain itu, program sertifikasi tanah dari pemerintah pusat juga dapat membantu UMKM dalam mendapatkan akses permodalan.
Namun, Lilik menilai program-program tersebut kurang tersosialisasikan dengan baik.
Ia menyampaikan, banyak pelaku UMKM yang masih belum tahu bagaimana cara mengakses program-program ini. Sosialisasinya ke masyarakat masih kurang.
“Yang sering saya sesalkan adalah kurangnya sosialisasi yang tidak cukup tersampaikan ke temen-temen UMKM,” tegasnya.
Menurutnya, sosiasisasi harusnya bisa disampaikan masif melalui pemerintahan terdekat, seperti kecamatan, kelurahan RT, RW. Dengan begitu, informasi akan lebih cepat tersebar.
Selain permodalan, tantangan lain yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan agunan yang membuat mereka kesulitan mengakses kredit. Lilik mendorong agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan kredit tanpa agunan bagi UMKM yang membutuhkan modal kecil.
Tantangan lain yang juga menjadi perhatian adalah pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha.
“SDM kita, khususnya yang sudah berusia, memiliki keterbatasan dalam hal teknologi digital. Padahal, jika mereka mampu menguasai ini, potensi berkembangnya sangat besar,” jelasnya.
Lilik juga menyoroti potensi produk-produk UMKM Jatim yang diminati pasar internasional, seperti sarang burung walet dan bahan baku minyak wangi yang dibutuhkan Australia, serta abon ikan yang diminati di Amerika dan Jepang. Namun, menurutnya, dukungan pemerintah dalam pemasaran masih kurang optimal.
“Peran Disperindag sangat penting untuk membantu produk UMKM bisa lebih dikenal, misalnya dengan mendatangkan buyer atau mengadakan pameran agar produk-produk kita bisa menembus pasar global,” ujarnya.
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Lilik menilai pemerintah harus lebih proaktif. “Saya mendorong pemerintah untuk jemput bola, mendatangi masyarakat dan pelaku UMKM,” katanya.
Ia menekankan bahwa UMKM juga membutuhkan pendampingan, bukan sekadar pendanaan dan pelatihan.
“Pemerintah perlu memberikan coaching dalam usaha mereka, agar bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan teknologi dan mengelola keuangan,” jelasnya.
Lilik juga mendorong pelaku UMKM untuk bergabung dalam komunitas agar lebih mudah mendapatkan informasi dan berkembang lebih cepat.
“Dari pengalaman saya, UMKM yang masuk dalam komunitas lebih cepat berkembang. Mereka bisa saling berbagi ilmu dan dukungan,” pungkasnya.
Dengan perputaran ekonomi Jatim yang hampir separuhnya ditopang UMKM, Lilik menegaskan bahwa dukungan pemerintah harus lebih besar dan regulasi yang dibuat DPRD Jatim harus benar-benar berpihak pada UMKM.
“Kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan untuk memajukan UMKM,” tutupnya.{}
