Dalam kunjungan kerjanya di Mal Pelayanan Publik Kota Probolingo, Selasa (10/12/2024) lalu Agus Cahyono mengingatkan agar pemerintah daerah di Jawa Timur menguatkan pelayanan berbasis digital, khususnya di daerah yang jauh dari perkotaan.
Menurut pria yang bertugas di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur ini sudah seharusnya semua layanan publik di Jawa Timur, mulai perkotaan hingga di pemerintah desa sudah berbasis digital. Ia menegaskan, pelayanan dengan mengoptimalisasi digital, akan sangat membantu masyarakat.
“Tidak seperti Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Kota Kediri, dan beberapa daerah lainnya yang relatif lebih mudah karena memang daerah perkotaan,” kata anggota Fraksi PKS DPRD Jatim ini.
Di daerah perkotaan, ujarnya, ketersediaan infrastrukturnya lebih merata, sehingga lebih mudah menjalankan pelayanan berbasis digital.
“Ini PR bagi kabupaten-kabupaten, apalagi kabupaten-kabupaten pinggiran yang di situ desanya luas daerah-daerah pegunungan,” ujar pria asli Trenggalek itu.
Meski demikian, pria yang kerap dipanggil Agus Cah mengaku mendigitalisasi pelayanan di daerah tidak mudah. Butuh kerjasama semua pihak.
Karenanya, ia meminta pemerintah daerah terutama daerah kabupaten-kabupaten, untuk terus mendampingi dan melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa. Sehingga layanan-layanan berbasis digital itu, memungkinkan dilakukan di tingkat desa.
Kalau di dalam perkotaan, kan kadang masyarakat bisa mengakses lewat hp-nya masing-masing ya bisa mengakses dari rumah dari website, dari aplikasi.
Menurutnya, pelayanan publik berbasis digital bagi pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting. Karenanya, pemerintah daerah harus fokus memperbaiki diri waktu ke waktu, membuat roadmap yang jelas terkait dengan pelayanan berbasis digital.
“Mengapa demikian? karena kita tahu SDM birokrasi itu semakin sedikit, sementara urusan pemerintah daerah semakin banyak, pelayanan semakin kompleks,” kata politisi PKS ini.
Ia kemudian menyampaikan tiga kelebihan pelayanan berbasis digital. Pertama, dengan pelayanan berbasis digital, pelayanan itu akan lebih efisien dan cepat. “Jika ada permasalahan, koordinasinya lebih cepat, efisien waktunya,” katanya.
Kedua, tuntutan zaman. Sekarang pelayanan non pemerintah atau swasta sudah melayani dengan memanfaatkan teknologi. “Jika urusan non birokrasi saja bisa, harusnya pemerintah juga bisa, karena ini memudahkan masyarakat,” tegasnya.
Ketiga, pelayanan digital itu lebih murah, karena masyarakat tidak harus kehilangan waktu, tenaga, anggaran untuk datang ke pusat-pusat layanan.
“Sehingga mereka bisa mengakses dari rumah setiap layanan. Misalnya, layanan kesehatan sebisa mungkin masyarakat tidak harus daftar pagi antri, waktunya habis,” pungkas Agus Cah. {}
