Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, memberikan apresiasi kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur atas sistem pengelolaan kepegawaian yang transparan dan profesional.
Ia menilai BKD di tingkat kabupaten/kota perlu mencontoh sistem tersebut agar pengelolaan data pegawai lebih tertata dan terhindar dari berbagai permasalahan.
Hal itu diungkap usai mengikuti rapat koordinasi bersama BKD Provinsi, Kamis (6/2/2025). Agus Cahyono menyoroti berbagai isu kepegawaian, termasuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Menurutnya, tidak ada kendala berarti dalam proses seleksi P3K di Jawa Timur.
“Jawa Timur memiliki jumlah P3K tertinggi di Indonesia. Karena aturan belanja pegawai tidak boleh melebihi 30%, sebagian P3K digaji melalui belanja jasa. Namun, hak mereka tetap sama,” jelas Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Timur ini.
Ia juga mengapresiasi sistem seleksi kepegawaian yang sudah terpusat melalui BKD Provinsi, termasuk untuk pegawai di berbagai OPD dan rumah sakit daerah.
Dengan sistem ini, semua pegawai terdata dengan baik, sehingga memudahkan perencanaan kebutuhan pegawai dan formasi ke depan.
Namun, Agus Cahyono menyoroti masih adanya permasalahan di beberapa kabupaten/kota, terutama terkait pengangkatan tenaga non-ASN yang tidak melalui BKD.
Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan persoalan saat seleksi P3K, karena data pegawai non-ASN harus terverifikasi dengan baik.
Selain itu, ia juga menyoroti maraknya kasus penipuan dalam rekrutmen pegawai di daerah. Banyak calon pegawai yang tertipu oleh oknum yang menjanjikan kelulusan dengan meminta sejumlah uang.
Menurutnya, BKD Kabupaten/Kota harus mencontoh langkah BKD Jatim yang aktif menyebarkan informasi untuk mencegah praktik semacam ini.
“BKD Kabupaten/Kota harus mengikuti langkah BKD Jatim dalam mengelola kepegawaian, memberikan informasi akurat, dan mengontrol seluruh pegawai dengan baik. Ini penting untuk mencegah penyimpangan dan melindungi calon pegawai dari penipuan,” tegas Agus.
Dengan sistem yang lebih tertata di tingkat daerah, Agus Cahyono berharap pengelolaan kepegawaian di Jawa Timur semakin profesional, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan pegawai maupun pemerintah daerah.{}
