SURABAYA, INILAHNEWS- Ketua fraksi PKS DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati mengaku tak masalah jika para anggota DPRD Jawa Timur dihimbau untuk sesekali menggunakan transportasi publik untuk aktifitas sehari-hari.
Pernyataan anggota komisi C DPRD Jawa Timur ini merespon adanya usulan agar pejabat daerah termasuk DPRD Jawa Timur menggunakan transportasi umum kembali didengungkan.” Tak masalah. Kami justru mendukungnya, “terangnya, sabtu 1 Februari 2025.
Menurut Lilik, dengan tujuan apapun yang menyangkut keteladanan dalam pola kesederhaan pejabat,maupun untuk.membantu meng up ekonomi para pekerja transportasi yang merupakan masyarakat yang memerlukan kestabilan maupun peningkatan pendapatan,fraksi PKS pasti mendukung.
“Untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat,tidak mungkin fraksi PKS tidak mendukung.Apapun yang memang memberikan kemaslahatan untuk masyarakat, fraksi PKS siap berkomitmen,” tandasnya.
Aturan yang mewajibkan penggunaan kendaraan umum bagi penyelenggara negara harus segera mulai diterapkan. Saat ini dinilai menjadi momentum yang tepat, di tengah instruksi Presiden Prabowo yang memerintahkan pemangkasan anggaran. Dengan pejabat menggunakan kendaraan umum dapat menghemat keuangan negara untuk pengadaan kendaraan dinas.
Usulan pejabat menggunakan transportasi umum disampaikan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno. Dia mengusulkan para pejabat membiasakan diri menggunakan transportasi umum minimal sekali seminggu.
“Dengan bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat. Diperlukan pejabat yang peka terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hal yang langka di Indonesia, jika bisa menemukan pejabat yang mau setiap hari menggunakan kendaraan umum ke tempat kerja,” katanya.*(wan)
