Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Timur yang juga bertugas di Komisi A, Agus Cahyono, menyerukan peningkatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memperkuat perang melawan narkoba. Hal ini disampaikan usai kunjungan kerja Komisi A ke kantor BNN Kabupaten Pasuruan pada Kamis (16/1/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Agus mengungkap fakta mengkhawatirkan mengenai kondisi kelembagaan BNN di Jawa Timur yang perlu segera mendapat perhatian.
“Hanya 18 Kantor BNN di 38 Kabupaten/Kota Jatim”
Agus menyoroti keterbatasan jumlah kantor BNN di Jawa Timur. Dari 38 kabupaten/kota, hanya 18 yang memiliki kantor BNN, menyebabkan satu kantor harus melayani beberapa daerah sekaligus.
“Contohnya di Kabupaten Pasuruan, BNN di sini juga menangani wilayah Pasuruan Kota, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo. Ini tentu membuat pelayanan mereka menjadi tidak maksimal,” jelas Agus.
Kekurangan Personel dan Minimnya Anggaran
Tidak hanya jumlah kantor yang terbatas, BNN juga menghadapi masalah kekurangan personel dan anggaran yang minim. Agus menyebutkan bahwa BNN Kabupaten Pasuruan membutuhkan minimal 60 personel untuk operasional, namun saat ini hanya memiliki 25 pegawai.
“Dari 25 pegawai, hanya 5 orang yang berstatus PNS dan 2 dari POLRI, sisanya tenaga kontrak. Dengan personel yang sangat terbatas ini, sulit untuk melakukan berbagai program, termasuk sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkoba,” ujarnya.
Agus juga menyoroti anggaran BNN yang tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan utama mereka, seperti pencegahan dan sosialisasi penyalahgunaan narkoba.
Agus mengungkapkan data mengejutkan yang disampaikan BNN, yaitu 1,8% penduduk Jawa Timur terindikasi sebagai pengguna narkoba. Angka ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi di Indonesia.
“Ini bukan angka yang kecil. Tren penyalahgunaan narkoba terus meningkat, dan dampaknya sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda kita,” tegas Agus.
Agus mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengambil langkah nyata dalam memperkuat sinergi dengan BNN. Ia mengusulkan beberapa strategi inovatif. Ia kemudian memberi beberapa contoh.
Pertama, dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ia berharap pihak sekolah bisa emmfasilitasi BNN untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba di SMA dan SMK, terutama saat Masa Orientasi Siswa (MOS).
Kedua, melakukan kemitraan dengan perusahaan. Menggandeng perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pendanaan dan penyediaan fasilitas, seperti mobil edukasi yang dapat menjangkau daerah terpencil.
“CSR itu bisa dirupakan pendanaan program atau hibah mobil adukasi keliling. Menyediakan mobil yang dilengkapi layar monitor untuk sosialisasi ke desa-desa dan titik keramaian,” katanya.
Ketiga, Kebijakan Proaktif, yaitu membuat kebijakan yang memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung program BNN, termasuk alokasi anggaran tambahan.
“Sinergi ini penting, bukan hanya soal anggaran, tetapi juga kolaborasi ide dan tenaga. Contohnya, mobil edukasi keliling bisa menjadi alat efektif untuk menyampaikan informasi bahaya narkoba ke pelosok daerah,” jelasnya.
Menurut Agus, pencegahan adalah kunci utama dalam memerangi narkoba. “Jika generasi muda kita hancur karena narkoba, masa depan bangsa akan suram. Oleh karena itu, kolaborasi semua pihak—pemerintah, BNN, perusahaan, dan masyarakat—sangat dibutuhkan untuk menekan penyalahgunaan narkoba,” tutupnya.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan semua pihak tentang bahaya narkoba yang terus mengintai.
Agus berharap langkah-langkah yang diusulkan dapat segera diimplementasikan untuk menjadikan Jawa Timur lebih tangguh dalam melawan ancaman narkoba.{}
