Lilik Hendarwati, Ketua Fraksi PKS di DPRD Jawa Timur yang juga anggota Badan Anggaran meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Lilik usai mengikuti studi banding Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Timur ke DPRD DKI Jakarta pada 30 Oktober hingga 2 November 2024 lalu.
Dalam kesempatan itu, Lilik menjelaskan, mendapatkan penjelasan dari Lukmanul Hakim, salah satu anggota DPRD DKI Jakarta yang juga anggota Banggar DPRD DKI Jakarta.
Menurut Lilik, PAD Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan. Ini didapat dari sektor reklame, optimalisasi aset dan PBB.
Lilik menyampaikan bahwa mulai Januari 2025, sesuai dengan undang-undang Hak Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD) I tahun 2022, akan ada pengurangan PAD Jawa Timur sebesar 5.965.980.955,113 yang mengahsruskan Jawa Timur bekerja keras mencari alternatif PAD baru.
“Tentu harapan Banggar Jawa Timur, PAD Provinsi Jatim bisa terus ditingkatkan dengan optimalisasi aset sebagaimana di Jakarta,” ujar wanita yang sudah dua periode ini menjadi anggota DPRD Provinsi Jatim ini.
Lilik juga berharap, pengelolaan BUMD Provinsi Jawa tImur bisa terus meningkat devidennya lebih dari yang lalu. Atau mengoptimalkan BUMD yang ada dengan kerja-kerja yang saling terkait untuk menunjang kesejahteraan Jawa Timur.
“Kaitannya dengan aset juga seperti itu tentu kami mengharapkan bahwa aset Jawa Timur yang masih luar biasa banyak yang masih belum teroptimalkan. Maka perlu kiranya pada periode ini untuk menambah pendapatan asli daerah kita,” ujarnya.
Karenanya, ia menyarankan agar aset-aset yang dimilik Jawa Timur harus dioptimalkan semaksimal mungkin. Khususnya aset-aset yang terbengkalai yang belum jelas dinas pemangkunya.
BUMD di Jakarta, Lilik melanjutkan, tidak di bawah biro ekonomi, tetapi dimiliki Badan Pembina BUMD yang secara langsung mendampingi BUMD di Jakarta. Dengan model seperti ini, ia menilai pengelolaan BUMD akan lebih optimal untuk meningkatkan PAD di Jakarta.
Menurutnya, hal ini tentu menginspirasi bagi keberadaan BUMD yang ada di Jawa Timur. Bila memungkinkan perlu untuk diposisikan yang sama sehingga ada satu badan Pembina khusus BUMD yang akan fokus untuk memastikan bahwa setiap BUMD yang ada di Jawa Timur betul-betul memberikan nilai dividen yang optimal bagi pendapatan asli daerah.
“Tidak sekedar mendapatkan dana kemudian tidak optimal di dalam pelaksanaan bisnisnya. Tentu Banggar bersama dengan komisi DPRD Provinsi Jawa Timur punya kewajibannya untuk terus memastikan agar optimalisasi aset ini bisa betul-betul terlaksana,” pungkasnya. {}
