Anggota DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, mendorong Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengambil peran membantu pasien dari keluarga kurang mampu yang kepesertaan BPJS Kesehatannya dinonaktifkan akibat persoalan administrasi. Langkah ini dinilai penting agar warga yang membutuhkan pengobatan, terutama pasien penyakit berat dan komplikasi, tidak kehilangan akses layanan kesehatan karena kendala status kepesertaan.
Lilik menyoroti masih adanya masyarakat yang secara ekonomi tergolong tidak mampu, tetapi belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Persoalan pendataan dan perubahan status kepesertaan dapat membuat warga rentan kesulitan memperoleh jaminan pembiayaan ketika membutuhkan perawatan medis.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu direspons melalui kolaborasi lintas sektor. Ketika masyarakat miskin belum terjangkau skema jaminan kesehatan pemerintah karena kendala administratif, BAZNAS dapat hadir sebagai jaring pengaman sosial.
“Kalau pemerintah terkendala regulasi atau status administratif yang tidak ter-cover oleh jaminan kesehatan resmi, di sinilah saatnya BAZNAS dilibatkan secara aktif untuk hadir sebagai jaring pengaman sosial,” ungkap Ketua Fraksi PKS Jatim tersebut.
Lilik menjelaskan, persoalan ini menjadi semakin mendesak ketika dialami pasien yang membutuhkan pengobatan rutin dan berkelanjutan. Pasien dengan penyakit degeneratif yang mengalami komplikasi, seperti gangguan jantung, gagal ginjal, maupun stroke, membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit.
Bagi keluarga kurang mampu, kehilangan jaminan pembiayaan kesehatan akibat persoalan administrasi dapat menambah beban ekonomi. Mereka berisiko harus menanggung sendiri biaya pengobatan di tengah keterbatasan kemampuan finansial.
“Birokrasi kesehatan tidak boleh kaku dan mengabaikan keselamatan jiwa warga miskin hanya karena persoalan administratif data yang kerap berubah-ubah,” tegasnya.
Sebagai salah satu solusi, Lilik mendorong optimalisasi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola BAZNAS untuk membantu pasien dari keluarga miskin yang belum tercover jaminan kesehatan. Bantuan tersebut dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan pengobatan, obat-obatan, alat bantu medis, maupun kebutuhan lain yang berkaitan dengan perawatan pasien.
Lebih lanjut, Lilik mengusulkan agar pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan BAZNAS melalui program seperti “Kampung Sehat” atau “Santunan Kesehatan Masyarakat Miskin Ekstrem”. Program ini diharapkan dapat menjangkau warga yang membutuhkan bantuan pembiayaan kesehatan, tetapi belum masuk dalam kepesertaan PBI BPJS Kesehatan.
Menurutnya, BAZNAS dapat menjadi pelengkap jaring pengaman sosial ketika skema jaminan kesehatan formal belum menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sementara itu, pemerintah daerah tetap perlu memastikan pembenahan data dan proses kepesertaan PBI berjalan dengan baik.
Lilik berharap kolaborasi tersebut dapat mencegah pasien dari keluarga kurang mampu terlantar atau tertunda mendapatkan pengobatan hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan.{}



