Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan kritis, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan belanja produktif, hingga evaluasi terhadap rendahnya penyerapan anggaran.
Catatan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim, Dr. H. Puguh Wiji Pamungkas, saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu (11/11/2026).
Puguh menegaskan, APBD bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen perencanaan, melainkan amanah rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Karena itu, keberhasilan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya alokasi maupun tingkat serapan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Pembahasan anggaran tidak boleh berhenti pada kesepakatan angka, tetapi harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bagi Fraksi PKS, APBD merupakan amanah rakyat,” tegasnya.
Dalam pendapat akhirnya, FPKS mencermati pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp26,54 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi sekitar 66,6 persen atau Rp17,68 triliun. Meski tingkat kemandirian fiskal Jawa Timur relatif baik, FPKS menyoroti pertumbuhan PAD yang hanya sekitar 0,2 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026.
Padahal, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada semester I 2026 mencapai 5,84 persen dan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 104,65 persen dari target. Untuk itu, Puguh meminta pemerintah mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi tanpa menaikkan tarif yang membebani masyarakat, memperbaiki tata kelola BUMD, mengoptimalkan aset daerah, serta memperkuat digitalisasi dan kepatuhan wajib pajak.
Di sisi belanja, FPKS menyoroti komposisi anggaran yang dinilai masih perlu diarahkan lebih kuat pada pembangunan produktif. Dari total belanja daerah sebesar Rp27,63 triliun, sekitar 75,3 persen dialokasikan untuk belanja operasi, sedangkan belanja modal hanya sekitar 6,1 persen.
Menurut Puguh, komposisi tersebut perlu menjadi perhatian karena pembangunan membutuhkan belanja yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Pemerintah diminta meningkatkan kualitas belanja modal, khususnya untuk infrastruktur dasar, sekaligus mengevaluasi belanja penunjang agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Belanja daerah harus memprioritaskan pelayanan publik dan program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Peningkatan belanja produktif menjadi penting agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan,” menjadi penekanan FPKS dalam pendapat akhirnya.
Persoalan lain yang disoroti adalah rendahnya penyerapan anggaran, terutama belanja modal. Berdasarkan laporan Badan Anggaran, serapan belanja modal pada semester I 2026 baru mencapai 16,37 persen. Bahkan, hingga pertengahan Oktober 2026, penyerapan sejumlah perangkat daerah teknis masih relatif rendah, di antaranya DPRKPCK sebesar 38,9 persen, Dinas Lingkungan Hidup 50,09 persen, dan Dinas PU Bina Marga 70,75 persen.
FPKS mengingatkan, rendahnya penyerapan berpotensi menyebabkan penumpukan pekerjaan pada akhir tahun dan meningkatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akibat kegiatan yang tidak terlaksana. Karena itu, pemerintah diminta mempercepat pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun, memastikan kesiapan dokumen perencanaan, serta menerapkan sistem peringatan dini terhadap keterlambatan program.
Perhatian khusus juga diberikan pada proyeksi SiLPA 2026 sebesar Rp1,5 triliun yang menjadi salah satu sumber pembiayaan APBD 2027. FPKS menilai angka tersebut harus dicermati karena pembentukannya sangat bergantung pada realisasi pendapatan dan kemampuan pemerintah melaksanakan belanja hingga akhir tahun.
Puguh mengingatkan bahwa SiLPA yang tinggi tidak selalu menunjukkan efisiensi. Jika terbentuk karena program tidak terlaksana, keterlambatan pengadaan, atau rendahnya kapasitas penyerapan anggaran, kondisi tersebut justru menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Pemerintah perlu menyampaikan proyeksi SiLPA secara terperinci, baik dari komponen pelampauan pendapatan, sisa belanja, maupun kewajiban yang belum dibayar. Perlu juga disiapkan skenario penyesuaian apabila realisasinya berbeda dari proyeksi,” demikian catatan FPKS.
Selain persoalan fiskal, FPKS juga memberikan perhatian pada sejumlah sektor strategis. Di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah diminta memperkuat pemerataan sarana pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, serta memperbaiki layanan kesehatan ibu dan anak, penanganan stunting, dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Dalam pengentasan kemiskinan, FPKS mendorong pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial tepat sasaran dan perubahan nomenklatur program tidak mengurangi hak masyarakat yang membutuhkan. Program pemberdayaan ekonomi, perlindungan perempuan dan penyandang disabilitas, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni juga perlu dijalankan secara terukur.
Sementara itu, untuk memperkuat ekonomi daerah, FPKS meminta dukungan terhadap petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi melalui akses pembiayaan, sarana produksi, pendampingan, serta perluasan pasar. Pembangunan infrastruktur juga harus lebih merata, mencakup jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, dan konektivitas wilayah, termasuk Madura, Mataraman, dan Tapal Kuda.
Terkait kesempatan kerja, Puguh menilai persoalan pengangguran, terutama di kalangan lulusan SMA/SMK dan usia muda, membutuhkan kebijakan yang lebih terarah. Program pelatihan kerja, pemagangan, sertifikasi kompetensi, Job Market Fair, dan Milenial Job Center perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri dan dunia usaha. Pemerintah juga perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar pertumbuhan ekonomi membuka lebih banyak lapangan kerja layak.
Menutup pendapat akhirnya, Puguh menyampaikan bahwa FPKS menerima dan menyetujui Raperda APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Perda. Namun, pemerintah provinsi tetap diminta menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan tetap meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan,” pungkas Puguh.{}
