Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera berkoordinasi dengan PLN agar fasilitas-fasilitas vital, terutama rumah sakit, tidak terdampak pemadaman bergilir.
Menurut Puguh, gangguan pasokan listrik yang disebut PLN dipicu kendala pasokan batu bara kalori menengah pada sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), sehingga mengganggu operasional beberapa pembangkit listrik besar yang memasok kebutuhan listrik di Pulau Jawa, termasuk Jawa Timur.
“Pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir tentu menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Yang paling perlu menjadi perhatian adalah dampaknya terhadap objek-objek vital, khususnya layanan kesehatan,” ujar Puguh.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu menilai sektor kesehatan menjadi salah satu yang paling rentan ketika terjadi gangguan pasokan listrik. Meski rumah sakit umumnya memiliki generator cadangan (genset), namun perpindahan sumber daya listrik tetap berpotensi mengganggu kinerja berbagai peralatan medis yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi.
“Di rumah sakit ada banyak layanan kritis yang sangat bergantung pada kestabilan listrik. Alat-alat elektromedis di ruang ICU, NICU, ruang operasi, hingga berbagai perangkat penunjang kehidupan pasien membutuhkan suplai listrik yang stabil dan tidak boleh terganggu,” jelasnya.
Puguh menegaskan bahwa kondisi listrik yang padam dan menyala secara berulang dapat berisiko terhadap pelayanan medis, terutama bagi pasien yang sedang menjalani perawatan intensif.
Karena itu, ia mendorong Pemprov Jatim bersama PLN melakukan pemetaan dan pengelompokan prioritas dalam pelaksanaan pemadaman apabila kondisi darurat pasokan listrik masih terjadi.
“Saya mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan PLN untuk melakukan clustering terhadap objek-objek vital. Rumah sakit harus menjadi prioritas utama yang dikecualikan dari pemadaman listrik bergilir,” tegasnya.
Menurut Puguh, rumah sakit milik pemerintah provinsi seperti RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, maupun RSUD dr. Soedono Madiun melayani masyarakat dalam jumlah besar dengan cakupan pelayanan yang sangat luas.
Fasilitas-fasilitas tersebut, lanjutnya, tidak hanya melayani pasien rawat inap biasa, tetapi juga pasien kritis yang bergantung pada alat bantu medis selama 24 jam.
“Rumah sakit-rumah sakit besar milik Pemprov memiliki layanan intensif, kamar operasi, ruang perawatan bayi, hingga berbagai layanan kegawatdaruratan. Stabilitas pasokan listrik menjadi kebutuhan mutlak agar pelayanan kesehatan tidak terganggu,” katanya.
Selain sektor kesehatan, Puguh juga berharap PLN dapat segera menuntaskan persoalan teknis yang menjadi penyebab pemadaman agar aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat kembali berjalan normal.
“Kita berharap persoalan ini segera teratasi. Yang terpenting saat ini adalah memastikan pelayanan publik, terutama layanan kesehatan, tetap berjalan optimal dan masyarakat tidak dirugikan akibat gangguan pasokan listrik yang berkepanjangan,” pungkasnya.{}
