Forum Komunikasi TPG Jawa Timur yang terdiri dari perwakilan guru ASN SMA dan SMK dari Pasuruan, Bangkalan, Sidoarjo, dan Surabaya mendatangi Ruang Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Selasa (26/5/2026).
Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi terkait belum terealisasinya pembayaran tambahan penghasilan dari komponen THR dan Gaji ke-13 tahun 2025 sebesar 100 persen atau satu kali Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua Fraksi PKS Jatim, Lilik Hendarwati.
Salah satu perwakilan guru, Adityawarman, mengatakan kedatangan mereka membawa harapan agar kesejahteraan guru ASN SMA dan SMK di Jawa Timur mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah provinsi.
“Kami datang menyampaikan aspirasi terkait tambahan penghasilan dari komponen THR dan gaji ke-13 senilai satu kali TPG tahun 2025 yang sampai sekarang belum terealisasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, para guru sebenarnya sudah menunggu realisasi pembayaran tersebut sejak akhir tahun 2025. Namun hingga kini belum ada kepastian pencairan.
Menurutnya, kondisi itu menimbulkan kekecewaan di kalangan guru ASN SMA dan SMK Jawa Timur. Terlebih, saat pengelolaan SMA dan SMK dialihkan ke pemerintah provinsi beberapa tahun lalu, para guru berharap kesejahteraan dan perhatian terhadap mereka akan semakin baik.
“Kami dulu punya harapan besar ketika SMA dan SMK berpindah ke provinsi, kesejahteraan guru akan lebih diperhatikan. Tetapi sekarang kami merasa banyak hal yang justru tidak lagi kami rasakan, termasuk support mamin,” katanya.
Selain persoalan TPG dan tambahan penghasilan, para guru juga berharap adanya kepastian dan komunikasi resmi dari Dinas Pendidikan terkait kebijakan kesejahteraan guru.
Mereka menilai selama ini guru selalu dituntut jelas dalam tugas, target, dan administrasi pekerjaan, sehingga pemerintah juga perlu memberikan kejelasan yang sama terhadap hak dan kesejahteraan guru.
“Harapan kami sederhana, kalau tugas dan target guru selalu jelas, maka soal kesejahteraan juga harus ada kejelasan resmi dari dinas,” ujar salah satu guru dalam audiensi tersebut.
Adityawarman menambahkan, sebelumnya para guru juga telah mendatangi Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk meminta penjelasan. Namun mereka merasa belum mendapatkan jawaban yang memuaskan sehingga memilih menyampaikan aspirasi melalui DPRD Jawa Timur.
“Kami berharap dengan bantuan legislatif bisa ada fasilitasi pertemuan dengan Dinas Pendidikan, sehingga ada solusi yang jelas untuk kesejahteraan guru ASN di Jawa Timur,” imbuhnya.
Sementara itu, Lilik Hendarwati mengatakan aspirasi para guru perlu segera mendapat perhatian karena menyangkut hak yang sangat dibutuhkan, terutama menjelang tahun ajaran baru.
“Hari ini saya menerima rombongan guru-guru SMA dan SMK ASN Jawa Timur dari beberapa kota dan kabupaten, seperti Surabaya, Pasuruan, Bangkalan, dan Sidoarjo. Mereka menyampaikan aspirasi terkait THR dan TPG yang belum tersampaikan sejak tahun 2025,” kata Lilik.
Menurut legislator PKS Jatim itu, banyak guru saat ini membutuhkan pencairan tersebut untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.
“Mereka mempertanyakan kapan pencairannya, karena saat ini mereka sangat membutuhkan untuk biaya pendidikan anak-anak yang akan masuk sekolah maupun kuliah,” ujarnya.
Lilik berharap pemerintah segera memberikan kejelasan agar para guru tidak terus menunggu tanpa kepastian.
“Tentu kita berharap hak para guru segera mendapatkan kejelasan sehingga mereka tidak merasa terus berharap tetapi tidak ada hasilnya,” katanya.
Ia juga berharap adanya realisasi pembayaran TPG melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana yang pernah disampaikan pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi hak para guru bisa segera cair dan diterima,” pungkasnya.{}
