Sinyal potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai terlihat seiring melemahnya kinerja industri akibat tekanan global. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengingatkan pemerintah agar segera menyiapkan langkah antisipatif menghadapi kemungkinan tersebut.
Menurut Puguh, ketidakpastian eskalasi politik global yang hingga kini belum mereda menjadi salah satu faktor utama yang dapat memicu tekanan terhadap sektor industri dalam negeri.
“Ancaman terjadinya ledakan PHK sangat mungkin terjadi, karena situasi global masih penuh ketidakpastian. Ini akan berdampak langsung pada dunia industri,” ujar legislator PKS ini.
Ia menjelaskan, gangguan rantai pasok bahan baku serta kenaikan harga komoditas tertentu telah menjadi sinyal awal tekanan terhadap industri. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya memaksa perusahaan melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.
“Ketika biaya produksi naik, perusahaan pasti akan berhitung ulang. Salah satu opsi yang sering diambil adalah efisiensi tenaga kerja,” jelasnya.
Puguh menambahkan, Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan basis industri kuat dan jumlah angkatan kerja besar sangat rentan terdampak jika gelombang PHK benar-benar terjadi.
Meski data terbaru menunjukkan tingkat pengangguran terbuka sempat mengalami penurunan, ia mengingatkan bahwa situasi tersebut bisa berubah cepat jika tekanan global semakin memburuk.
“Dalam kondisi seperti sekarang, penurunan angka pengangguran belum tentu stabil. Sangat mungkin terjadi lonjakan PHK jika situasi ekonomi global semakin memburuk,” tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi kenaikan harga energi seperti BBM yang dapat semakin memperberat beban industri. Jika hal itu terjadi, risiko PHK dinilai akan semakin tinggi.
Untuk itu, Puguh mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera merumuskan langkah mitigasi secara komprehensif bersama instansi terkait, khususnya dinas tenaga kerja.
“Pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah strategis sejak sekarang. Jangan sampai ketika gelombang PHK terjadi, kita belum siap,” katanya.
Langkah tersebut, lanjutnya, penting untuk menekan dampak sosial yang ditimbulkan, seperti meningkatnya pengangguran dan potensi kerentanan sosial di masyarakat.
“Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, bahkan memicu persoalan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” pungkasnya.{}
