Berbagai persoalan mendasar masih menjadi keluhan utama masyarakat saat kegiatan reses Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Surabaya, Lilik Hendarwati. Mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, hingga persoalan banjir di lingkungan permukiman menjadi isu yang paling sering disampaikan warga.
Ketua Fraksi PKS Jatim itu mengungkapkan, hampir di setiap titik reses, masyarakat menyampaikan persoalan yang relatif sama, terutama terkait akses pendidikan dan kondisi ketenagakerjaan yang terdampak gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kalau ditanya apa yang paling banyak disampaikan masyarakat saat reses, itu tidak jauh dari pendidikan dan ketenagakerjaan. Banyak warga mengeluhkan soal pekerjaan karena maraknya PHK,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Lilik, masyarakat juga berharap adanya dukungan lebih dari pemerintah terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia mengaku selama ini turut melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM di Surabaya sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“UMKM juga menjadi perhatian. Banyak yang berharap ada pendampingan dan dukungan dari pemerintah agar usaha mereka bisa berkembang,” katanya.
Tak hanya itu, persoalan banjir juga menjadi keluhan yang cukup dominan. Menurut Lilik, banyak warga mengeluhkan kondisi saluran air yang tidak berfungsi optimal, baik karena ukuran yang terlalu kecil maupun tidak adanya aliran pembuangan (hilir) yang memadai.
“Di beberapa wilayah, selokan tidak mengalir dengan baik. Ada yang karena tidak ada hilirnya, ada juga karena ukurannya terlalu kecil sehingga tidak mampu menampung debit air,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan perumahan baru juga kerap menjadi salah satu penyebab terganggunya sistem drainase di kawasan permukiman.
Keluhan lain yang banyak disampaikan masyarakat, terutama oleh pengurus RT/RW, adalah terkait data penerima bantuan sosial yang dinilai belum akurat.
Lilik menyebut adanya ketidaksesuaian antara kondisi riil di lapangan dengan data yang dimiliki pemerintah.
“Mereka menyampaikan bahwa ada warga yang seharusnya sudah tidak layak menerima bantuan, tetapi masih tercatat. Sebaliknya, ada juga yang layak justru belum masuk data,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan sistem pendataan berbasis desil yang masih perlu diperbaiki agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Meski sebagian besar keluhan berada dalam kewenangan pemerintah kota, Lilik menegaskan pihaknya tetap menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui koordinasi dengan anggota DPRD Kota Surabaya.
“Memang banyak yang menjadi ranah pemerintah kota, tapi kami tetap menyampaikan dan berkoordinasi dengan teman-teman di DPRD Surabaya agar bisa ditindaklanjuti,” pungkasnya.{}
