Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu), Puguh Wiji Pamungkas, menggelar kegiatan reses pada 8–15 Februari 2026. Salah satu agenda digelar di Kota Malang bersama organisasi angkutan darat (Organda) dan para sopir angkutan kota (angkot).
Kegiatan serap aspirasi tersebut berlangsung penuh antusiasme. Hadir para ketua jalur angkot serta Ketua Organda Kota Malang yang turut memberikan sambutan dalam forum dialog.
Dalam kesempatan itu, Puguh menyoroti transformasi Kota Malang yang berkembang dari kota pendidikan menjadi kota metropolitan.
Menurutnya, perubahan tersebut membawa konsekuensi pada tiga tantangan besar: kemacetan, persoalan lingkungan/sampah, dan potensi banjir.
“Kota Malang identik sebagai kota pendidikan dan wisata heritage. Maka pengalaman yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan harus menjadi prioritas. Salah satu kuncinya adalah pengelolaan transportasi publik yang baik,” ujar Sekretaris Fraksi PKS Jatim itu.
Puguh menegaskan, angkutan kota masih sangat relevan sebagai moda transportasi publik di Malang.
Hal ini karena dimensi jalan yang terbatas dan tidak bertambah, sementara volume kendaraan pribadi terus meningkat, terutama saat akhir pekan ketika ribuan kendaraan masuk ke kota.
“Ruas jalan di Kota Malang tidak bertambah, tetapi jumlah kendaraan terus naik. Angkot justru menjadi moda yang paling memungkinkan menjangkau ruas-ruas jalan kecil,” jelasnya.
Ia mengingatkan, jika ketergantungan pada kendaraan pribadi tidak dikurangi, derajat kemacetan akan semakin tinggi dan berdampak pada kualitas hidup warga.
Dalam forum reses tersebut, Puguh kembali mengangkat gagasannya sejak 2022 tentang penguatan angkot melalui program “Angkot Halokes” (Angkutan Sekolah).
Menurutnya, setiap hari puluhan ribu pelajar berangkat dan pulang sekolah di Kota Malang. Jika mayoritas diantar orang tua menggunakan kendaraan pribadi, maka kemacetan di jam masuk dan pulang sekolah sulit dihindari.
“Kalau anak-anak sekolah bisa difasilitasi menggunakan angkot yang nyaman dan aman, ini menjadi solusi kemacetan sekaligus menghidupkan kembali peran angkot,” katanya.
Namun demikian, ia menekankan perlunya standarisasi dan revitalisasi armada, mulai dari kondisi kendaraan yang lebih nyaman, sistem keamanan yang terjamin, hingga metode pembayaran modern seperti QRIS atau skema by the service.
Puguh juga menyinggung keberadaan Koridor 8 Trans Jatim yang telah beroperasi di Malang. Ia menilai angkot dapat berperan sebagai feeder (pengumpan) yang menghubungkan wilayah-wilayah kecil menuju koridor utama transportasi publik.
“Ini harus menjadi kerja kolaboratif antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pusat. Butuh keberpihakan kebijakan serta dukungan anggaran agar angkot tetap eksis dan mampu bertransformasi,” tegasnya.
Ia berharap, melalui intervensi kebijakan yang serius, masyarakat dapat perlahan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
“Kalau transportasi publiknya nyaman dan terjamin, orang tua pun merasa aman. Ini bukan hanya soal angkot, tapi masa depan mobilitas Kota Malang,” pungkasnya.
Reses ini menjadi bagian dari komitmen Puguh Wiji Pamungkas untuk menghadirkan solusi konkret atas persoalan perkotaan, sekaligus memperkuat peran transportasi publik sebagai fondasi kota yang ramah, nyaman, dan berkelanjutan.{}
