Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKS, Dr. H. Puguh Wiji Pamungkas, MM, menegaskan pentingnya orkestrasi kebijakan vokasi sebagai langkah strategis untuk menekan angka pengangguran di Jawa Timur.
Menurutnya, meski tren pengangguran menunjukkan penurunan, tantangan ketenagakerjaan masih membutuhkan intervensi kebijakan yang terarah dan terintegrasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2025 tercatat sebesar 3,61 persen. Sementara hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 menunjukkan capaian TPT sebesar 3,88 persen, yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain di Pulau Jawa.
Namun, secara jumlah, pengangguran di Jawa Timur masih mencapai 894,5 ribu orang dari total angkatan kerja sekitar 24,76 juta orang.
“Angka ini menunjukkan bahwa meskipun tren pengangguran menurun, jumlah pencari kerja masih sangat signifikan. Ini tidak bisa dibiarkan tanpa kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Puguh.
Ia menjelaskan, pencari kerja di Jawa Timur saat ini didominasi oleh Generasi Alpha, Gen Z, dan Milenial. Kelompok ini memiliki karakter adaptif terhadap teknologi digital, menginginkan fleksibilitas kerja, serta lebih menyukai pengalaman praktis dibandingkan teori. Di sisi lain, dunia industri justru menuntut standar kompetensi yang semakin tinggi akibat persaingan global.
“Jika tidak ada jembatan kebijakan yang tepat, ketidaksesuaian antara karakter generasi muda dan kebutuhan industri berpotensi memperlebar kesenjangan keterampilan,” jelasnya.
Puguh menilai Jawa Timur sebenarnya memiliki modal kuat untuk menjawab tantangan tersebut. Saat ini terdapat dua Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) milik Kementerian Ketenagakerjaan, 16 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov Jawa Timur, serta puluhan BLK berbasis komunitas yang dikelola swasta.
“Potensinya luar biasa, tetapi selama ini berjalan sendiri-sendiri. Yang dibutuhkan adalah orkestrasi kebijakan agar seluruh sumber daya vokasi ini bergerak dalam satu harmoni,” tegasnya.
Ia memaparkan setidaknya ada empat arah kebijakan yang perlu ditempuh pemerintah daerah. Pertama, integrasi program vokasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melalui penyatuan kurikulum dan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri, sekaligus menghindari duplikasi program.
Kedua, pemetaan kebutuhan tenaga kerja dengan melibatkan asosiasi industri untuk menentukan keterampilan prioritas, khususnya pada sektor unggulan Jawa Timur seperti manufaktur, agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Ketiga, optimalisasi anggaran dan infrastruktur dengan menjadikan BLK komunitas sebagai mitra strategis serta mendorong kolaborasi publik-swasta.
Keempat, digitalisasi vokasi melalui pengembangan platform pelatihan daring agar akses pelatihan semakin luas, terutama bagi generasi muda di daerah.
Sebagai langkah konkret, Puguh mendorong pembentukan Badan Koordinasi Vokasi Jawa Timur, penyusunan roadmap kompetensi daerah berbasis data industri, pengalokasian anggaran khusus untuk digitalisasi pelatihan, serta penguatan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan komunitas.
“Dengan orkestrasi yang tepat, Jawa Timur bukan hanya mampu menekan angka pengangguran, tetapi juga mencetak tenaga kerja yang kompetitif, adaptif, dan siap menghadapi era disrupsi. Vokasi harus dipandang sebagai investasi strategis bagi masa depan ekonomi daerah,” pungkasnya.{}
