Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono, memberikan gambaran menarik mengenai persepsi masyarakat terhadap sosok wakil rakyat.
Ia menyebut, di tengah tingginya harapan publik, anggota dewan seringkali dianggap sebagai “Dewa” yang mampu menyelesaikan segala persoalan secara instan.
Dalam podcast bersama Suara Surabaya, Agus Cahyono menceritakan pengalamannya saat turun ke daerah pemilihan (Dapil) 9 yang meliputi Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan, dan Ngawi.
Anggota Fraksi PKS ini mengungkapkan bahwa aduan yang masuk ke meja dewan sangatlah beragam, mulai dari isu kebijakan makro hingga urusan pribadi warga.
”Masyarakat itu menganggap anggota dewan seperti ‘Dewa’. Apa yang dikeluhkan, harapannya anggota dewan bisa langsung membereskan. Mulai dari urusan infrastruktur jalan, fasilitas umum. Bahkan masalah pribadi seperti warga yang mau melahirkan tapi tidak punya BPJS, atau urusan listrik yang belum terpasang, lapornya ke dewan,” ujar Agus Cahyono sambil tersenyum.
Meski sering dianggap serba bisa, Agus menjelaskan bahwa anggota DPRD memiliki batasan regulasi dan anggaran. Ia mencontohkan aspirasi warga pinggiran hutan yang meminta perbaikan jalan. Jika status lahan tersebut milik Perhutani, maka APBD Provinsi tidak bisa masuk secara langsung.
Di sinilah, menurut Agus, peran anggota dewan sebagai penengah dan komunikator menjadi sangat krusial.
”Mungkin kita punya keterbatasan wewenang atau anggaran, tapi kita harus sampaikan dengan sebaik-baiknya agar masyarakat paham. Kami berfungsi sebagai penengah yang efektif antara kebutuhan rakyat dengan kebijakan pemerintah daerah,” jelas legislator dari Trenggalek itu.
Terkait tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga politik yang seringkali rendah, Agus Cahyono menekankan perlunya evaluasi dua arah. Selain masyarakat yang harus cerdas dalam memilih, anggota dewan juga harus terus berbenah diri untuk membuktikan kinerjanya.
”Masyarakat akan merasa dekat dengan pemerintah ketika aspirasinya diadvokasi atau terwujud. Kita sebagai insan politisi harus memperbaiki kinerja agar lembaga dewan ini betul-betul dicintai dan dipercaya kembali oleh rakyat,” tegasnya.
Ia juga berpesan kepada konstituennya agar tidak sungkan menggunakan berbagai kanal untuk bersuara, baik melalui pertemuan langsung, reses, maupun platform digital seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).
”Politik itu bukan sekadar nyoblos, tapi ada dampak luar biasa dari sebuah partisipasi. Sampaikan aspirasi Anda, dan kami di Fraksi PKS akan berusaha maksimal untuk mengadvokasi hingga ke tingkat kebijakan,” pungkas Agus Cahyono.{}
