Penggerebekan yang dilakukan Polrestabes Surabaya di kawasan eks-lokalisasi Dolly pada 15 November 2025 memunculkan kembali kekhawatiran publik. Dua orang pekerja seks komersial (PSK) yang ditemukan dalam operasi itu ternyata masih berusia di bawah umur. Temuan ini mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, yang menilai bahwa peristiwa tersebut merupakan alarm bahaya terhadap keselamatan anak-anak.
“Penggerebekan itu cukup mengagetkan. Ditemukan dua PSK yang ternyata masih anak-anak. Ini menegaskan bahwa kerawanan sosial yang menghantui anak-anak di Jawa Timur bukan sekadar isu, tetapi ancaman nyata,” ujar Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Jatim itu.
Puguh menegaskan bahwa temuan di eks-Dolly menunjukkan kompleksitas ancaman terhadap anak. Menurutnya, anak-anak hari ini bukan hanya menghadapi risiko bullying atau kekerasan di ruang publik dan sekolah, tetapi juga eksploitasi seksual yang dijalankan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kasus ini menunjukkan bahwa anak-anak kita sedang berada dalam ancaman besar. Ada orang-orang tidak bertanggung jawab, atau yang kita kenal sebagai mucikari, yang berani mengeksploitasi anak-anak demi keuntungan,” tegasnya.
Legislator PKS tersebut meminta aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada penggerebekan di lapangan, tetapi melacak hingga ke pihak yang menghidupkan kembali praktik prostitusi di kawasan yang sudah dinyatakan ditutup secara hukum itu.
“Saya mendorong aparat mencari sampai ke akar-akarnya. Siapa aktornya? Apa modusnya? Bagaimana jaringannya? Semuanya harus diusut tuntas. Ini tidak boleh dibiarkan karena jelas-jelas menyalahi aturan dan menimbulkan kerawanan sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.
Puguh juga menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat untuk mencegah kasus serupa terulang kembali. Ia meminta Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota, khususnya Pemkot Surabaya, untuk aktif masuk ke ruang-ruang sosial warga.
“Edukasi itu bukan pekerjaan instan. Butuh waktu, effort, dan kesinambungan. Pemerintah harus hadir di level paling kecil, RT, RW, pengajian, PKK, Posyandu, agar masyarakat memahami bahaya eksploitasi seksual terhadap anak,” kata Puguh.
Temuan kasus di eks-Dolly, lanjutnya, harus dijadikan contoh nyata bahwa ancaman itu ada dan dekat.
Puguh menilai, fondasi perlindungan anak dimulai dari rumah. Pola asuh yang baik dan pengawasan orang tua merupakan benteng pertama pencegahan.
“Orang tua memegang peran utama. Kalau anak-anak tidak diproteksi sejak dari rumah, maka risiko mereka terpapar berbagai bahaya ini semakin besar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran sekolah yang menjadi tempat anak menghabiskan separuh waktunya. Karena itu, sekolah tidak hanya bertugas memberikan materi akademik, tetapi juga pendidikan karakter dan spiritual.
“Guru tidak cukup hanya menyampaikan pelajaran. Mereka harus membangun karakter, menghidupkan kegiatan spiritual, dan menanamkan nilai-nilai yang bisa membentengi anak dari kekerasan dan eksploitasi,” tegasnya.
Mengakhiri keterangannya, Puguh menegaskan bahwa peristiwa di eks-Dolly tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Ini adalah sinyal nyata bahwa masa depan generasi bangsa sedang terancam.
“Anak-anak adalah masa depan bangsa. Jika mereka tidak dilindungi dari ancaman seperti ini, sulit membayangkan bagaimana masa depan negara kita. Ini harus menjadi perhatian semua pihak,” tegasnya.
Puguh berharap kejadian ini menjadi momentum bagi pemerintah, aparat, sekolah, dan keluarga untuk bersatu memperkuat perlindungan anak, sehingga kasus serupa di kawasan eks-Dolly tidak terulang kembali.{}
