Fraksi PKS DPRD Jawa Timur memberi catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, dalam rapat paripurna pada Selasa (19/8/2025).
Salah satu sorotan tajam disampaikan terkait kenaikan target Pajak Daerah dari Rp 12,87 triliun menjadi Rp 12,97 triliun, atau naik sebesar Rp 103 miliar. Menurut Fraksi PKS, kenaikan itu harus diwaspadai agar tidak menambah beban masyarakat Jawa Timur yang kondisi ekonominya belum sepenuhnya pulih.
“Data penjualan kendaraan semester I/2025 mengalami penurunan -8,06 persen year on year, dengan pertumbuhan kendaraan baru merosot hingga -20 persen. Dampaknya, realisasi pajak daerah juga turun -3,86 persen. Kondisi ini harus jadi pertimbangan serius,” tegas Lilik.
Fraksi PKS meminta Gubernur Jawa Timur tetap mempertahankan implementasi sejumlah kebijakan keringanan pajak, seperti Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3,1/722/KPTS/013/2024 yang memberikan keringanan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, agar masyarakat tidak semakin terbebani pungutan tambahan opsen maupun perubahan tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2023.
Selain itu, PKS juga mendesak agar kebijakan pembebasan pajak daerah bagi masyarakat miskin sesuai data P3KE serta pengemudi transportasi online sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 100/3.3.1/435/013/2025 tetap dilanjutkan.
“Dengan demikian, kenaikan target pajak daerah harus diperoleh dari intensifikasi dan optimalisasi potensi pajak, bukan semata menaikkan beban wajib pajak. Target jangan sampai sekadar mark down yang tidak realistis,” ujar Lilik.
Fraksi PKS menegaskan bahwa keadilan fiskal harus menjadi prinsip utama dalam penyusunan P-APBD 2025 agar tidak menambah tekanan ekonomi bagi masyarakat Jawa Timur.{}
