Belajar dari kasus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang berujung pada hak angket hingga pemakzulan bupati karena polemik kenaikan pajak dan retribusi, Komisi A DPRD Jawa Timur meminta Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Jatim untuk memperkuat deteksi dini potensi gejolak serupa di Jawa Timur.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Agus Cahyono, menegaskan bahwa peristiwa di Pati menjadi peringatan penting bagi daerah lain, termasuk Jawa Timur.
“Kenaikan pajak dan retribusi yang mencapai ratusan persen bisa memicu kegaduhan dan ketidakstabilan. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” ujar Agus Cah usai kunjungan silaturahmi ke BINDA Jatim, Selasa (19/8/2025).
Agus menekankan, deteksi dini sangat krusial agar masalah tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Kami berharap BINDA Jatim bisa menjadi garda terdepan dalam membaca potensi persoalan di masyarakat sehingga langkah antisipasi bisa dilakukan sejak awal,” imbuhnya.
Dalam kunjungan itu, Komisi A juga membahas sinergi di bidang pemerintahan, politik, keamanan, serta memperkuat kerja sama di bidang informasi sebagai dasar perumusan kebijakan daerah.
Selain itu, DPRD Jatim turut meminta masukan BINDA terkait pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum dan Trantib lainnya.
“Masukan dari BINDA akan memperkaya data dan perspektif yang kami butuhkan dalam mengawal perubahan perda. Tujuannya agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di Jawa Timur,” tegas Agus.
Menurutnya, Jawa Timur sebagai barometer politik nasional harus tetap kondusif.
“Kalau Jatim stabil, maka stabilitas nasional ikut terjaga. Karena itu sinergi DPRD dan BIN menjadi kebutuhan mendesak,” pungkasnya.{}
