Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, mengingatkan pemerintah pusat agar tidak menjadikan pembangunan bandara internasional sebagai proyek prestise semata. Menurutnya, tidak semua daerah memiliki kesiapan infrastruktur, SDM, dan kebutuhan nyata untuk mengoperasikan bandara berskala global.
“Bandara internasional sebaiknya hadir karena kebutuhan, bukan hanya karena keinginan,” tegas Harisandi, menanggapi rencana masif pemerintah untuk membuka banyak bandara internasional di berbagai wilayah Indonesia.
Pernyataan politisi PKS asal Madura ini merespons arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mendorong pembukaan bandara internasional guna mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Meski mengapresiasi visi besar tersebut, Harisandi menilai pendekatannya harus lebih realistis.
“Mengelola bandara internasional tidak murah. Butuh anggaran besar untuk fasilitas, pengamanan, bea cukai, dan operasional lain. Belum tentu semua daerah punya trafik penumpang yang cukup untuk menutup biaya itu,” ungkapnya.
Sebagai Ketua Kadin Pamekasan sekaligus mantan jurnalis, Harisandi menyampaikan bahwa banyak daerah masih lebih membutuhkan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, dan pendidikan, ketimbang memaksakan diri memiliki bandara internasional.
“Lihat saja Bandara Kertajati di Jawa Barat. Status internasional, tapi sempat mati suri karena rute luar negeri tak berjalan. Jalan tol ke bandara juga telat dibangun. Akhirnya sepi,” jelas alumni Universitas Brawijaya itu.
Ia juga mencontohkan Bandara Ahmad Yani di Semarang yang berstatus internasional, namun mayoritas hanya melayani penerbangan domestik. “Kalau tak ada dukungan potensi wisata, industri, dan konektivitas transportasi darat yang kuat, bandara internasional hanya akan jadi simbol, bukan solusi,” ujarnya.
Harisandi menyebut daerah seperti Bali, Medan (Sumatera Utara), dan Makassar sebagai contoh keberhasilan karena memiliki potensi pariwisata, ekonomi, dan aksesibilitas yang kuat.
“Bandara internasional bukan sekadar gedung megah dan landasan panjang. Tapi soal perencanaan jangka panjang, kesiapan SDM, dan sistem manajemen yang kompleks. Jangan sampai kita membangun sesuatu yang tidak terpakai,” pungkasnya.{}
