Dalam agenda resesnya di Dapil Jatim 9, Anggota DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, menyampaikan gagasan pengembangan kawasan peternakan domba bernama Gunung Gibas di Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan.
Gagasan ini muncul dari aspirasi para peternak lokal yang melihat potensi besar kawasan tersebut sebagai pusat pembibitan domba unggulan Jawa Timur.
Dalam salah satu titik resesnya, Agus bertemu dengan komunitas peternak lokal yang memiliki visi besar membentuk kawasan peternakan terpadu berbasis potensi lokal, yang mereka sebut dengan nama Gunung Gibas.
“Di sana ada sebuah bukit dengan potensi pakan yang luar biasa dan suhu yang sangat cocok untuk beternak domba. Para peternak sudah mulai bergerak, dan mereka punya visi besar menjadikan Gunung Gibas sebagai lumbung bibit domba Jawa Timur,” ungkap Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur itu.
Ia menilai inisiatif dari masyarakat ini layak mendapat dukungan serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena menyangkut pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, dan potensi ekonomi yang besar di wilayah selatan Jatim.
“Sepanjang Jalur Lintas Selatan, mulai Pacitan, Trenggalek, hingga Tulungagung, memiliki alam yang sangat mendukung untuk dikembangkan sebagai sentra peternakan. Baik domba, maupun kambing lokal. SDM-nya siap, dan potensi lahannya luar biasa,” jelas legislator PKS itu.
Agus menambahkan, untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara, sektor peternakan bisa menjadi andalan ekonomi baru, terutama dari kawasan selatan provinsi yang selama ini belum tergarap maksimal.
Agus menyampaikan bahwa ia telah menyelesaikan seluruh agenda resesnya pada periode ini dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat di wilayah Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan, dan Ngawi.
“Alhamdulillah semua agenda reses dalam periode ini sudah selesai semuanya dari enam titik yang direncanakan,” ujar Agus.
Dalam serap aspirasinya, Agus mencatat sejumlah usulan dari warga. Di antaranya adalah permintaan pembangunan masjid, pipanisasi air bersih untuk wilayah pesisir selatan, hingga pembenahan drainase lingkungan yang rawan banjir saat musim hujan.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti pentingnya perbaikan struktur aset milik Provinsi seperti jalan dan drainase di sekitar jalan provinsi.{}
