Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Khusnul Khuluk, menyatakan optimisme bahwa Jawa Timur mampu mencapai swasembada pangan, khususnya beras, dalam waktu dekat. Namun ia menekankan, keberhasilan ini sangat bergantung pada keseriusan pemerintah daerah serta ketegasan menghadapi praktik impor pangan yang tidak perlu.
“Kalau pemerintahannya serius, dan betul-betul ingin stop impor, saya yakin bisa. Tapi persoalannya, importir ini banyak yang bermain, karena ada cuan di sana. Nah, ini yang harus ditertibkan,” ujar Khusnul.
Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menyatakan komitmennya mendukung swasembada dengan menambah bantuan sarana dan prasarana, seperti alat mesin pertanian (alsintan), pupuk, dan bibit unggul. Namun, dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga sangat dibutuhkan.
“Kementan sudah siap bantu. Tapi kalau tidak ada sinergi dengan dinas-dinas di kabupaten/kota, target 12 juta ton (beras) itu sulit tercapai,” jelasnya.
Khusnul juga menyoroti kondisi di lapangan yang paradoks. Meski Jawa Timur mengalami panen raya pada Januari–Juni dan produksi beras dinyatakan surplus, harga beras masih tinggi di pasaran.
“Ini kan selalu jadi dilema. Kalau harga beras murah, petani yang protes karena gabah murah. Tapi kalau beras mahal, masyarakat yang teriak. Makanya semuanya harus tertib, patuhi aturan soal harga eceran tertinggi (HET),” tegasnya.
Sebagai petani aktif, Khusnul mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi petani di lapangan, terutama dalam hal produktivitas dan keuntungan yang minim.
“Di Lumajang, hasil gabah hanya sekitar 4,2 sampai 4,5 ton per hektar. Itu pun hasil kotor. Jadi sangat berat untuk dapat untung. Kalau tidak ada kepastian harga dan akses pupuk, ya petani bisa mundur,” katanya.
Ia menilai rendahnya insentif juga membuat anak muda enggan terjun ke dunia pertanian. “Petani kita sekarang didominasi usia tua. Anak-anak muda lebih pilih jualan kopi. Program petani milenial belum efektif, khususnya di Jawa.”
Dalam upaya memperluas lahan tanam, Khusnul juga mendorong pemanfaatan lahan-lahan perhutani melalui skema kehutanan sosial. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga ekosistem agar pemanfaatan lahan tidak merusak lingkungan.
“Kalau lahan Perhutani dibuka untuk pertanian, harus ada pengawasan ketat agar ekosistem tetap terjaga. Jangan sampai swasembada pangan mengorbankan lingkungan,” tambahnya.
Sebagai bagian dari partai koalisi pemerintah, Khusnul menyatakan optimisme terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo yang dianggap punya komitmen kuat terhadap sektor pertanian.
“Pak Prabowo sudah terbukti turun ke masyarakat. Sekarang tinggal dinas-dinas di bawahnya ini, terutama di provinsi, harus punya semangat yang sama. Jangan sampai semangatnya hanya di pusat, tapi daerahnya lemah,” tandasnya.
Dengan sinergi yang kuat, pengetatan pengawasan impor, serta perbaikan kesejahteraan petani, Khusnul yakin Jawa Timur bisa menjadi daerah percontohan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.{}
