Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyoroti perlunya restrukturisasi dan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah mendesak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat mengharuskan Pemprov Jatim lebih kreatif dalam mengelola sumber pendapatan.
“Salah satu indikator keberhasilan pemerintah provinsi adalah bagaimana BUMD dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan kontribusi finansial yang optimal bagi PAD. Gubernur baru harus memiliki semangat dan komitmen untuk membenahi BUMD serta anak perusahaannya agar lebih kredibel dan profitabel,” ujar Lilik.
Lilik mengungkapkan bahwa beberapa BUMD di Jawa Timur masih mengalami masalah serius, baik dari segi manajemen maupun kontribusi terhadap PAD. Ia menyebut empat BUMD yang kinerjanya dinilai kurang sehat sepanjang 2024, di antaranya PT Ghra Utama, PT Panca Wira Usaha, PT Air Bersih, dan PT Askrida.
“Sebagai contoh, PT Ghra Utama hanya menyumbang dividen Rp1 miliar, lebih rendah dibandingkan 2023 yang mencapai Rp2,4 miliar. Sementara PT Askrida bahkan tidak mampu memberikan dividen sama sekali,” jelasnya.
Selain itu, beberapa anak perusahaan BUMD dan joint venture juga menunjukkan performa yang tidak memuaskan, seperti PT Karet Ngagel Wira Jatim, PT Loka Refractories, hingga PT Jatim Husada Farma. Menurut Lilik, jika anak usaha tersebut terus merugi dan membebani induk perusahaannya serta APBD, maka sebaiknya dilakukan likuidasi.
Lebih jauh, Lilik juga menyoroti kasus dugaan kredit fiktif di Bank Jatim senilai Rp569,4 miliar yang menyeret beberapa pejabat bank. Ia menegaskan bahwa kasus manipulasi kredit ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar lebih ketat dalam mengawasi kinerja BUMD dan anak usahanya.
“Kasus ini bukan kali pertama. Bank Jatim pernah terjerat skandal korupsi pada 2010 dan 2022. Ini menunjukkan bahwa tata kelola BUMD masih perlu perbaikan mendasar,” tegasnya.
Sebagai solusi, Lilik mendesak Pemprov Jatim untuk segera melakukan restrukturisasi BUMD, baik dari segi tata kelola, transparansi keuangan, maupun profesionalisme sumber daya manusia (SDM). Ia juga mendorong sinergi antar-BUMD agar dapat saling menguatkan dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.
“Kinerja BUMD yang sehat dan produktif harus menjadi prioritas. Selain suntikan modal, kita butuh peningkatan kapasitas, integritas, dan kompetensi SDM. Dengan demikian, BUMD bisa benar-benar menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
DPRD Jatim berharap gubernur dan wakil gubernur terpilih, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, dapat menjadikan perbaikan BUMD sebagai agenda prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.{}
