Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil 1 Surabaya, Lilik Hendarwati, menggelar reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam kegiatan ini, Lilik menegaskan bahwa reses merupakan momen penting bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam kebijakan publik melalui penyampaian gagasan, ide, serta keluhan yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam perencanaan pembangunan.
“Reses ini merupakan salah satu kegiatan yang diberikan kepada anggota dewan sebanyak tiga kali dalam setahun. Tujuannya adalah agar kami dapat mendengarkan langsung aspirasi masyarakat,” ujar Lilik di hadapan warga yang hadir dengan antusias.
Lilik menjelaskan bahwa hasil dari reses akan menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, yang kemudian disampaikan kepada pemerintah untuk dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Kalau sekarang tahun 2025, maka pokok-pokok pikiran yang kita serap hari ini akan dipertimbangkan untuk pembangunan di tahun 2026. Ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam reses sangat penting, karena gagasan dan ide panjenengan bisa menjadi dasar kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Dalam sesi tanya jawab, berbagai aspirasi disampaikan oleh warga, termasuk keluhan mengenai sulitnya mendapatkan modal usaha tanpa agunan dan tanpa bunga. Menanggapi hal tersebut, Lilik menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada program pinjaman tanpa agunan dan bunga, namun terdapat skema pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang bisa diakses melalui Bank Jatim Syariah.
Selain itu, beberapa warga juga meminta bantuan rombong untuk berjualan. Lilik menjelaskan bahwa program bantuan rombong dapat diakses melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Isu lain yang menjadi perhatian adalah kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Lilik mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap potensi penimbunan barang, yang sering menjadi penyebab lonjakan harga.
“Masyarakat juga harus ikut mengawasi. Jika ada gudang yang mencurigakan menimbun barang, segera laporkan ke pihak berwenang, seperti polisi atau Pak RT. Kita tidak boleh membiarkan spekulan bermain karena dampaknya merugikan banyak orang,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Lilik juga memaparkan berbagai program yang telah ia gagas. Salah satunya adalah program sertifikasi halal gratis, yang bertujuan membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing produknya.
“Jika mengurus sendiri, biaya sertifikasi halal bisa mencapai Rp7 juta. Namun, dengan adanya program ini, pelaku usaha bisa mendapatkannya secara gratis agar usahanya bisa berkembang lebih baik,” jelasnya.
Selain itu, Lilik juga mendorong pelatihan bagi pelaku UMKM, seperti digital marketing dan teknik pengemasan produk, agar mereka lebih siap menghadapi persaingan di era digital.
“Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar mereka bisa lebih mandiri dan berkembang,” tambahnya.
Lilik menutup kegiatan reses dengan menegaskan bahwa dirinya bersama anggota DPRD lainnya akan terus mengawal berbagai isu yang disampaikan masyarakat.
“Kami di legislatif selalu berusaha memastikan kebijakan yang diambil pemerintah berpihak pada masyarakat. Termasuk dalam hal harga kebutuhan pokok, kami akan terus mengawasi agar tetap stabil dan tidak memberatkan rakyat,” pungkasnya.
Dengan adanya reses ini, Lilik berharap masyarakat semakin aktif dalam menyampaikan aspirasinya, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.{}
