Komisi D DPRD Jawa Timur menegaskan sikapnya dalam menolak proyek reklamasi pesisir timur Jawa Timur yang menuai banyak penolakan dari masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Jatim dari Fraksi PKS, Harisandi Savari, usai menerima audiensi dari Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3) di Gedung DPRD Jatim.
“Kami di Komisi D menerima banyak aduan dari masyarakat, mulai dari petani tambak, nelayan, hingga akademisi, yang menyuarakan keresahan mereka terhadap proyek reklamasi ini. Proyek senilai Rp72 triliun ini dinilai mengancam mata pencaharian masyarakat sekitar. Kami berkomitmen untuk membela kepentingan rakyat dan menolak reklamasi ini,” ujar legislator PKS ini.
Dalam audiensi tersebut, turut hadir perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kelautan dan Perikanan Jawa Timur.
Dari pertemuan itu terungkap bahwa izin proyek reklamasi ini dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat tanpa melalui pemerintah provinsi, sehingga menimbulkan polemik di tingkat daerah.
“Banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat proyek ini. Kami akan membawa permasalahan ini ke Komisi IV DPR RI untuk memastikan langkah selanjutnya. Yang jelas, suara rakyat menjadi prioritas kami, dan kami akan terus mengawal aspirasi mereka,” tegasnya.
Penolakan terhadap reklamasi tidak hanya datang dari kelompok masyarakat pesisir, tetapi juga lebih dari 30 elemen lainnya, termasuk akademisi, aktivis lingkungan, dan pemerintah daerah.
Bahkan, Wali Kota setempat telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden untuk meminta evaluasi terhadap proyek ini.
“Melihat kuatnya gelombang penolakan dari berbagai pihak, kemungkinan proyek ini dihentikan. Jika tetap dipaksakan, proyek ini bisa memicu gejolak sosial di wilayah pesisir. Oleh karena itu, kami mendesak agar kebijakan ini dikaji ulang demi kepentingan masyarakat,” lanjut Harisandi.
Dengan sikap tegas ini, DPRD Jawa Timur berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat terdampak dan memastikan kebijakan pembangunan tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Kami tidak ingin proyek ini hanya menguntungkan segelintir pihak sementara masyarakat kecil menanggung dampaknya. DPRD Jatim akan terus mengawal persoalan ini agar keadilan tetap terjaga,” pungkasnya.{}
