Wacana pemerintah untuk menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mendapat tanggapan dari Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Agus Cahyono.
Ia menilai bahwa sebelum kebijakan ini diberlakukan, pemerintah harus melakukan kajian mendalam terkait efektivitas dan dampaknya terhadap pelayanan publik.
Agus Cahyono menekankan bahwa alasan utama wacana WFA adalah efisiensi. Namun, ia mempertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar akan menghasilkan efisiensi yang signifikan.
“Efisiensi ini harus dikaji secara mendalam. Jika manfaatnya tidak seberapa, tetapi justru menimbulkan dampak lebih luas, maka perlu dipertimbangkan kembali,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa efisiensi harus dilakukan secara bertahap dan tidak menyeluruh agar tidak menimbulkan perubahan yang berdampak luas.
Selain itu, Agus juga menyoroti pentingnya regulasi yang jelas jika WFA benar-benar diterapkan. Menurutnya, ada sektor-sektor yang tidak bisa diberlakukan sistem ini, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Sektor pendidikan dan kesehatan menyangkut layanan publik yang esensial. Masyarakat perlu mendapatkan layanan kesehatan yang optimal dan pendidikan yang berkualitas. Sektor ini tidak bisa diabaikan dalam upaya efisiensi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Agus juga menyoroti tren penurunan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk.
Menurutnya, jika sistem WFA diterapkan, dengan pola kerja tiga hari di kantor dan dua hari bekerja dari mana saja, ada kekhawatiran terkait efektivitas pelayanan. “Apakah dua hari kerja dari rumah itu bisa tetap memberikan pelayanan maksimal? Ini perlu dikaji ulang,” tegasnya.
Oleh karena itu, Agus Cahyono meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam menggulirkan wacana WFA.
“Sebelum wacana ini dijalankan, harus ada kajian yang matang agar tidak berdampak negatif pada pelayanan publik,” pungkasnya.{}
