Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Lumajang-Jember, Khusnul Khuluk, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan banyak penjaga palang pintu kereta api dirumahkan.
Ia khawatir kondisi ini bisa meningkatkan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang yang tidak memiliki penjaga.
Khusnul mendapati kabar tentang dampak efiensi anggaran dari media yang menyebabkan pegawai honorer penjaga palang pintu kereta api dirumahkan.
Menurut Khusnul, di Lumajang saja, sekitar 500 orang telah dirumahkan, dan kebijakan ini kemungkinan juga berdampak pada penjaga palang pintu yang sebelumnya dibiayai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.
“Harusnya pemerintah mencarikan jalan lain karena keselamatan warga tanpa palang pintu yang dijaga itu sangat berbahaya. Sudah sering terjadi kecelakaan di Jember maupun Lumajang,” ujar Khusnul.
Ia menegaskan bahwa keberadaan penjaga palang pintu sangat penting untuk mencegah kecelakaan. Jika penjaga dirumahkan, pemerintah harus segera mencari alternatif agar keamanan masyarakat tetap terjamin.
“Saya tahu betul bahwa kondisi ini bisa menimbulkan korban, maka harus segera dicarikan solusinya,” tegasnya.
Khusnul memahami bahwa aturan saat ini tidak lagi memperbolehkan pemerintah merekrut tenaga honorer. Namun, ia menilai masih ada opsi lain, seperti mekanisme outsourcing atau skema pembiayaan khusus, agar penjaga palang pintu tetap bisa bekerja.
“Jumlahnya tidak banyak, jadi anggaran yang dibutuhkan juga tidak besar. Tapi dampaknya luar biasa, karena menyangkut nyawa manusia,” jelasnya.
Dengan kondisi ini, Khusnul meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada keselamatan warga. Ia berharap ada solusi konkret agar perlintasan kereta api tetap aman dan tidak menjadi ancaman bagi masyarakat.
“Keselamatan warga harus jadi prioritas utama. Jangan sampai kebijakan efisiensi justru mengorbankan nyawa rakyat,” pungkasnya.{}
